REPUBLIKA.CO.ID, AMBON -- Presiden Joko Widodo menegaskan konektivitas antarwilayah di kawasan Indonesia Timur menjadi masalah serius untuk ditangani pemerintah.
"Konektivitas antarwilayah di Indonesia Timur menjadi salah satu prioritas penting untuk ditangani pemerintah selama lima tahun pemerintahan," kata Presiden Joko Widodo pada komunikasi jarak jauh bersama peserta Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) regional Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT), di Ambon, Senin (8/12).
Presiden yang didampingi Menteri kelautan dan Perikanan Susi Susi Pudjiastuti dan Menteri Perhubungan Ignatius Johan mencontohkan Maluku dengan kondisi geografis yang terdiri dari 1.430 pulau, maka dibutuhkan konektivitas untuk menghubungkan semua pulau tersebut.
"Karena itu konsep tol laut menjadi salah satu syarat untuk menjabab kebutuhan pembangunan di Indonesia Timur termasuk Maluku, terutama ketersediaan armada angkutan laut untuk barang yang terjadwal dengan baik," katanya.
Menurut Presiden berdasarkan laporan Mentri Perhubungan Ignatius Johan untuk menjangkau kawasan timur Indonesia dibutuhkan sekitar 1.000 lebih pelabuhan, di mana semuanya harus terkoneksi dengan transportasi kapal yang terjadwal dan pelayarannya tidak tergantung pada kondisi cuaca.
"Menhub sudah menyatakan kesanggupan untuk membangun sarana pelabuhan di kawasan timur, termasuk armada kapal yang menghubungkan setiap pelabuhan tersebut. Diharapkan dalam lima tahun mendatang sebagian besar dapat tertangani. Masalah laut menjadi fokus kita dalam rangka konektivitas dari barat ke timur maupun sebaliknya," ujar Kepala Negara.
Selain transportasi laut, Presiden juga menegaskan akan dilakukan perluasan dan perpanjangan landasan pacu bandara yang ada pada sejumlah kabupaten/kota di kawasan timur Indonesia, sehingga memudahkan dan meningkatkan arus penumpang maupun barang.
"Kedepan kita ingin memberikan perhatian yang khusus kepada Indonesia Bagian Timur," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
