REPUBLIKA.CO.ID,

Iriawan menjelaskan miras oplosan jenis Cherrybelle sendiri merupakan produk handmade. Akibat campuran berbagai bahan kimia, minuman tersebut dapat langsung merusak lambung serta sistem syaraf.

Meski begitu, Iriawan mengaku pengawasan untuk bahan-bahan kimia tersebut merupakan kewajiban pihak lain yaitu Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Polisi tidak mengawasi hal ini (jual beli bahan kimia). Oleh karena itu, perlu ada sinergi dari seluruh pihak," ujar Iriawan.

Pihak kepolisian kini sudah menahan empat orang tersangka dari Garut dan Sumedang. Sementara, satu orang tersangka dengan inisial (A) kini masih menjadi DPO.

"Masih ada satu tersangka kemungkinan melarikan diri ke Sumatera," ujar Iriawan. Dalam hal ini, Iriawan mengaku pihak kepolisian akan terus berupaya menangkap pelaku.

Iriawan mengaku akan memberikan sanksi setinggi-tingginya kepada para pelaku untuk menimbulkan efek jera. Pihaknya akan menjerat pelaku dengan pasal 204 KUHP dan pasal 137 UU nomor 18 tahun 2012 tentang pangan.

Iriawan juga berharap ke depan pemerintah akan menerapkan Peraturan Daerah (Perda) yang tegas untuk menghapus peredaran miras.

Bupati Garut, Rudy Gunawan mengaku akan merevisi Perda terkait miras. Rudy mengaku meski sudah terdapat perda yang melarang peredaran miras di Garut, sanksinya masih kecil.

"Ancaman maksimal hanya tiga bulan dan denda sekitar satu juta rupiah. Tentu ini kecil karena ini hanya tindak pidana ringan," ujar Rudy.

Selain itu, Rudy juga mengaku kewalahan mengawasi hal tersebut. "Wilayah kami cukup luas dengan 42 kecamatan cukup sulit mengawasi peredaran miras," ujar Rudy.

Ia pun mengaku ke depannya akan berkoordinasi dengan pihak BPOM dan Dinas Kesehatan mengenai aturan perdagangan alkohol yang menjadi bahan baku miras oplosan.

"Tidak perlu ada yang menyalahkan pihak lain karena saya yang bertanggungjawab atas masalah ini. Saya kecolongan," ujar Rudy.

Ikuti Whatsapp Channel Republika