REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA  -- Dalam Musyawarah Nasional (Munas) Partai Golkar di Ancol, Komisi C Partai Golkar menjabarkan beberapa sikap politik yang akan diambil. Para peserta Munas sepakat setuju dengan apa yang disampaikan Komisi C.

Ketua Komisi C Partai Golkar, Yan Ichsan, menegaskan bahwa Holkar merupakanpartai politikterbuka berwawasan kebangsaan. Karena itu, Golkar akan mendukung pelaksanaan pilkada langsung oleh rakyat. Selain itu, Golkar juga mengambil posisi untuk membubarkan Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Sebagai ekuatan pemersatu, Golkar mengajak parpol lain untuk ciptakan kondisi harmonis," kata Yan dalam Munas di Ancol, Ahad (7/12).

Yan juga menyatakan Golkar akan tetap konsisten dalam mendukung pemebrantasan korupsi di Indonesia. Karena itu, Golkar akan memberi dukungan politik atas eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dukungan juga diberikan Golkar pada pemberdayaan kejaksaandan kepolisian.

Pengembangan TNI pun tak luput dari perhatian Golkar, karena itu kesejahteraan prajurit TNI akan menjadi salah satu prioritas Golkar. Pun, Golkar berjanji akan mendorong pemerintah untuk membatasi penguasaan lahan produktif di Indonesia.

Pembatasan penguasaan lahan ini mencakup penguasaan lahansecara pribadi maupun kelompok, dari luar negeri maupun dalam negeri. Hal ini dapat dicapai dengan melakukan kajian terhadap undang-undang yang dinilai merugikan pendapatan negara. "Amandemen undang-undang yang merugikan," ujar Yan.

Ikuti Whatsapp Channel Republika