KMP Dinilai Lakukan Bunuh Diri Politik

Foto: antara

Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih berfoto bersama seusai penandatanganan kesepakatan damai di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/11).

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago, menilai Koalisi Merah Putih (KMP) telah melakukan bunuh diri politik karena menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah.

"Golkar, PKS Gerindra, PAN, sebagian PPP yang tergabung dalam KMP tidak pantas ikut berkompetisi dalam pilkada secara langsung yang rencananya akan dilaksanakan secara serentak di tahun 2015," kata Pangi Syarwi di Jakarta, Ahad (7/12).

Pangi mengatakan KMP seharusnya malu dan tahu diri karena sudah menolak Perppu Pilkada kalau nanti partai di KMP ikut dalam kontestasi Pilkada langsung. Dia menilai KMP mencoba mengebiri dan menggembosi suara rakyat. KMP juga dinilai mematikan keran partisipasi politik rakyat dengan menolak pilkada langsung sehingga prasyarat pilar demokrasi tidak terpenuhi seperti instrumen partisipasi rakyat.

"Apabila nanti Perppu disahkan, siap- siap Golkar, Gerindra, dan PKS termasuk PAN dan seterusnya ditinggalkan oleh rakyat sebab partai tersebut terlanjur memenggal pelibatan partisipasi rakyat dalam menentukan kepemimpinan politik," ujarnya.

Menurut dia, masyarakat masih menunggu dan berharap sikap politik Gerindra, PPP dan PKS untuk kembali pada khittah demokrasi yaitu mendukung perppu pilkada langsung. Selain itu dirinya tidak meragukan soliditas Demokrat mendukung perppu pilkada karena kader Demokrat tidak ingin mempermalukan Ketua Umum Demokrat SBY.

"Namun, kita salut dan bangga kalau nanti partai PAN dan Demokrat konsisten mendukung perppu pilkada langsung. Demokrat punya peran sentral dan menjadi elite penentu dalam rangka meloloskan perppu pilkada langsung," katanya.

Pangi juga menilai masyarakat pasti kecewa dengan Partai Golkar karena dalam Musyawarah Nasional IX di Bali diputuskan menolak Perppu Pilkada dan mendukung pilkada melalui DPRD. Selain itu, menurut dia, Golkar juga mendukung sistem pemilu proporsional tertutup yaitu pemilihan anggota DPR dan DPRD bukan lagi berdasarkan suara terbanyak namun dikembalikan berdasarkan nomor urut.

"Ini salah satu bentuk nyata inkonsistensi Partai Golkar terhadap sistem pemilu. Kebijakan politik maju mundur, tapi tidak cantik," katanya menegaskan.

Info seputar sepak bola silakan klik di sini