REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA -- Anggota DPRD Kalimantan Timur, Jhoni Laim Impang, menilai subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) selama ini belum menyentuh masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan.

"Sudah berpuluh tahun masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan membeli BBM dengan harga yang jauh lebih tinggi dari pasaran normal yang ditetapkan oleh Pemerintah," kata Jhoni di Samarinda, Kamis (4/12).

Menurut dia, saat ini harga BBM di wilayah perbatasan khususnya di Nunukan, Kaltim, perliternya bisa mencapai Rp30-50 ribu. Selain harga, kata Jhoni, masyarakat di perbatasan juga dihadapkan pada ketersediaan BBM yang terbatas.

"Yang menjadi persoalan masyarakat di perbatasan bukan harganya, tapi barangnya ada atau tidak," kata Jhoni.

Dengan kenyataan di lapangan seperti itu, Jhoni cukup yakin dengan kesimpulan Pemerintah yang menilai bahwa subsidi BBM hanya bisa dimanfaatkan oleh 20 persen masyarakat Indonesia.

"Makanya saya sependapat dengan adanya kebijakan Pemerintah menghapuskan subsidi BBM tersebut karena justru masyarakat pedalaman yang terisolir malah tidak mendapatkan manfaatnya," kata dia.

Jhoni berharap dana untuk subsidi BBM bisa dialihkan untuk hal yang lebih penting, seperti pembangunan di wilayah perbatasan. "Saya sedih kalau melihat fakta yang terjadi di wilayah perbatasan, sementara kondisi di wilayah negara kita gelap gulita, di negara tetangga terang benderang, infrastrukturnya bagus, dan terbuka luas lapangan pekerjaan," kata Jhoni.

Ikuti Whatsapp Channel Republika