REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA--Program menuju swasembada pangan yang kembali dicanangkan pemerintah pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo dinilai tidak akan berhasil jika tidak ada keberpihakan kepada BUMN Pangan dan para petani dalam negeri.
"Kepentingan nasional harus di atas segalanya. Jika para mafia pangan masih bebas mengintervensi kementerian terkait pangan, maka jangan harap swasembada tercapai," kata Dirut PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Persero Ismed Hasan Putro, usai mendampingi Wapres Jusuf Kalla saat meninjau Pabrik Gula Rajawali II di Subang, Kamis.
Menurut Ismed, target pemerintah menciptakan swasembada pada semua jenis komoditas bahan pangan dapat tercapai jika konsisten memberantas kartel para pemburu rente.
"Langkah menuju swasembada pangan tidak semata soal pentingnya peningkatan teknologi pertanian, tetapi lebih dari kemampuan memutus mata rantai mafia yang mengambil keuntungan pribadi ataupun kelompok," tegas Ismed.
Ia mencontohkan, kasus impor daging sapi, kasus impor gula rafinasi, impor bawang putih, impor beras, hampir semua bermasalah yang melibatkan para pihak terkait dengan memanfaatkan lemahnya pengawasan.
"Jika Presiden Jokowi tidak bisa mengatasi masalah komoditas pangan tersebut, maka tidak ada bedanya dengan pemerintahan sebelumnya (Presiden Susilo Bambang Yudhoyono) selama 10 tahun berkuasa tidak ada swasembada yang dicapai," tegas Ismed.
Untuk itu tambahnya, diperlukan penekanan birokrasi pada kementerian terkait, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kehutanan dan Kementerian Perdagangan agar berkoordinasi melalui satu pintu sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri.
"Harus saling mendukung demi kebaikan soal pangan, bukan saling menghantam," ujarnya.
Untuk itu tambah Ismed, tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah dalam menciptakan kedaulatan pangan berbasis kemandirian, yaitu pertama memperbaiki infrastruktur pertanian, perbaikan irigasi, kawasan dan ladang bagi petani.
Kedua menyediakan subsidi pupuk kepada petani. "Subsidi pupuk harus diubah orientasinya, tidak lagi diberikan kepada produsen pupuk tetapi langsung kepada petani," tuturnya.
Ketiga, pemerintah harus mengubah format pengelolaan pertanian dari yang selama ini konvensional menjadi industri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
