REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA—Bentrok antara aparat kepolisian dan mahasiswa kembali kerap terjadi di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Protes terhadap kebijakan presiden sangat ditekan, sedangkan aksi protes yang mengarah ke arah makar justru dibiarkan oleh aparat keamanan seperti pola Orde Baru.

“Polri dan Menkopolhukam sudah tak commen sense lagi menjaga keamanan dalam negeri dan ancaman yang datang dari luar. Tak sensitif terhadap problem ancaman NKRI yang jelas merusak wibawa bangsa,” ujar dosen Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pangi Syarwi Chaniago, Kamis (4/12).

Ipang, panggilan dari Pangi mencontohkan, saat aksi demo mahasiswa menuntut pemerintah menurunkan kembali harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Rabu (3/12) kemarin berujung ricuh karena dari pihak mahasiswa dan polisi ada yang menjadi korban luka.

Namun, yang janggal menurut Ipang, ketika ratusan massa dari Aliansi Papua menggelar aksi unjuk rasa memperingati hari Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Bundaran HI, Jakarta, Senin (1/12). Polisi seperti tak bergeming.

“Padahal itu jelas makar. Mengapa Menkopolhukam dan Polri tak menangkap OPM. Sedangkan mahasiswa menolak kenaikan BBM, ditangkap,” ujar Ipang.

Ia pun mencermati, ada pergeseran pola penanganan keamanan yang berusaha dikondisikan seperti di era pemerintahan Presiden Soeharto yang represif.

Ikuti Whatsapp Channel Republika