REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan senator Poppy Dharsono mengemukakan, pemerintah sebaiknya mempertimbangkan kemungkinan menurunkan harga BBM bersubsidi.
Poppy kepada pers di Jakarta, Rabu, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk mendukung gerakan menurunkan harga BBM dan menuntut pembatalan kenaikan harga BBM subsidi.
"Karena sampai saat ini pemerintah belum mau terbuka atas perhitungan. Pemerintah selalu bilang rugi dan tekor," katanya mengutip perhitungan yang dilakukan mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie.
Poppy mengingatkan pemerintah mengenai kemandirian bangsa dan bebas dari kepentingan asing. "Rakyat ingin pemerintah memegang teguh doktrin Trisakti," katanya.
Menurut Poppy, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sebenarnya merupakan keinginan dari Bank Dunia (Word Bank). Sejak Oktober 2014 Bank Dunia telah mendesak Indonesia mencabut subsidi dan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dengan alasan tidak tepat sasaran.
"Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Bank Dunia untuk Asia Timur dan Pasifik, Axel van Trotsenburg dalam teleconfrence di kantor Bank Dunia, Jakarta, Senin (6/10)," katanya.
Karena itu, Poppy yang kini aktif dalam Komite Kedaulatan Rakyat (KKR) mendesak pmerintah mencabut kenaikan harga BBM bersubsidi dan menunggu hasil temuan Tim Reformasi Tata Kelola Migas pimpinan Faisa Basri yang tengah menyelidiki adanya mafia migas yang membuat biaya BBM tinggi.
KKR menuntut justru seharusnya berdasarkan temuan tim yang objektif, pemerintah menurunkan harga BBM bersubsidi. "Kalau berani sikat mafia migas, lalu terbuka kepada rakyat," katanya.
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengemukakan, pemerintah akan mengkaji ulang harga BBM bersubsidi.
Sedangkan Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengatakan, pemerintah belum memikirkan penurunan harga BBM bersubsidi karena masih harus melihat perkembangan harga minyak dunia terlebih dahulu.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
