REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kedaulatan maritim menjadi salah satu program yang digadang-gadang oleh Presiden Jokowi. Perbaikan infrastruktur pelabuhan dan peluang investasi di bidang maritim akan segera dibuka lebar.

Dalam mendukung kedaulatan maritim tersebut diperlukan transportasi laut yang memadai, untuk mengangkut logistik dan distribusi barang.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang Perdagangan, Distribusi, dan Logistik, Natsir Mansyur mengatakan, transportasi laut merupakan yang paling tepat untuk mengangkut logistik secara efisien dari satu daerah ke daerah lainnya. Dengan menggunakan transportasi laut, konektivitas antar daerah bisa berjalan dengan baik.

"Apabila konektivitas kita berjalan dengan baik maka akan terjadi kenaikan ekonomi dengan cepat," ujar Natsir kepada Republika, Selasa (2/12).

Natsir mengatakan, untuk mendukung program Presiden Jokowi dan meningkatkan konektivitas, pihaknya akan melakukan pengadaan 500 unit kapal yang di impor dari Cina dan Myanmar. Impor kapal tersebut dilakukan dalam jangka waktu lima tahun, dengan nilai investasi sebesar 5 miliar dolar AS. Menurut Natsir industri galangan kapal dalam negeri masih terbatas, sehingga harus mengimpor dari negara lain. 

Impor kapal tersebut sudah mulai direncanakan sejak 2013 lalu. Setelah Presiden Jokowi mencanangkan program kedaulatan maritim dan tol laut, maka pengadaan kapal mulai direalisasikan. Natsir mengatakan, kapal-kapal yang didatangkan dari Cina dan Myanmar hanya memiliki kapasitas 3000 sampai 5000 DWT, dan hanya digunakan untuk berlabuh di pelabuhan-pelabuhan kecil. Berbeda dengan kapal untuk penumpang yang biasanya memiliki kapasitas sekitar 20 ribu DWT.

"Sepanjang 2014 ini sudah ada 15 unit kapal yang masuk dan kita menargetkan 100 unit kapal per tahun," ujar Natsir.

Kapal-kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk mengangkut distribusi logistik, diantaranya elpiji, minyak, semen, dan ternak.

Ikuti Whatsapp Channel Republika