REPUBLIKA.CO.ID, BALIKPAPAN -- Ketua Komisi II DPRD Balikpapan, Kalimantan Timur Abdul Yazid mengatakan pembagian Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk 10.000 rumah tangga dari 16.276 rumah tangga sasaran di Balikpapan diduga salah sasaran, karena yang menerima banyak keluarga mampu.

"KKS adalah kartu untuk keluarga miskin yang dianggap paling terkena dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Kami minta data segera diperbaharui. Kami duga dari semua ini hanya 6.000 rumah tangga saja yang benaf-benar berhak menerima," katanya di Balikpapan, Selasa.

Saat meninjau pencairan dana pembagian kartu Simpanan Keluarga (KKS) di Kantor Pos Besar di Jalan Jenderal Sudirman tempat pembagian kartu tersebut dan sekaligus pencairan dana yang hanya bisa didapat oleh keluarga yang memegang KKS.

Menurut Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, jumlah 16.276 rumah tangga berasal dari data penerima bantuan langsung tunai tahun 2011. Data itu dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Data itu juga perlu evaluasi karena ada juga yang berhak atas SKS, tapi tidak menerima karena belum terdata," kata Yazid.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Balikpapan Budiono juga mengharapkan ada pembenahan data sehingga pembagian SKS bisa lebih tepat sasaran. Ia mengatakan fraksinya akan lebih ketat mengawasi penerapan pembagian kartu-kartu pengaman sosial tersebut.

Pihak PT Pos Indonesia selaku penyalur dana kompensasi BBM bersubsidi ini menyatakan soal data sepenuhnya wewenang pemerintah. "Kami menyalurkan dana berdasarkan data dari pusat. Kami tidak bisa menyalurkan kepada mereka yang tidak terdaftar," kata Kepala PT Pos Indonesia Cabang Balikpapan Lili Ariyanto.

Ikuti Whatsapp Channel Republika