REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden HM Jusuf Kalla meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar tidak menyasar kebijakan dalam melakukan pemeriksaan kasus korupsi. Ia berharap agar kesalahan dalam membuat kebijakan tidak dianggap sebagai tindakan korupsi.
"Karena itulah yang saya selalu harapkan agar kebijakan atau diskresi tidak jadi bagian pemeriksaan atau tuntutan," jelas JK dalam acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi 2014 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).
Menurutnya, jika kesalahan kebijakan menjadi bagian dari kejahatan, tak akan ada lagi orang yang berani membuat kebijakan. Akibatnya, hal ini justru akan mempersulit Indonesia. Selain itu, lanjutnya, korupsi justru akan semakin merajalela.
JK menilai tak semua kebijakan dapat berjalan dengan baik dan terkadang justru kebijakan ini berhasil. Namun, kesalahan pengambilan kebijakan ini tak perlu diberi hukuman.
Justru kewenangan membuat kebijakan yang baik tersebut harus dihargai. "Pemberantasan kejahatan harus sekeras-kerasnya tapi kewenangan membuat kebijakan yang baik harus selalu kita hormati," katanya.
Aksi KPK ini pun, katanya, juga menyebabkan dampak negatif terhadap para birokrat pemerintahan. Mereka pun akhirnya merasa ketakutan yang kemudian berimbas pada lambannya memutuskan sebuah kebijakan.
"Sekarang ini, terjadi ketakutan bertindak di banyak level birokrat pemerintah kita, gubernur kita, menteri kita, dirjen-dirjen semua ketakukan untuk berbuat sehingga suatu keputusan lamban, harus ditanya dirjennya, eselonnya baru mau tanda tangan," katanya.
Para pembuat kebijakan ini ingin memastikan kebijakannya telah sesuai dengan peraturan dan tak melanggar hukum. Hal ini pun juga mengakibatkan pertumbuhan negara menjadi lebih menurun.
"Akibatnya apabila itu terjadi sisi lain kita selamatkan uang negara tapi di sisi lain juga menyebabkan pertumbuhan negara ini menjadi turun atau rendah," jelasnya.
Meskipun begitu, JK mengatakan aksi KPK ini turut memberikan dampak positif. Karena para pejabat pemerintahan nantinya dapat menjauh dari tindakan korupsi.
Untuk mencegah tindakan korupsi, JK mengatakan para birokrat perlu melakukan kombinasi antara pencegahan dan keberanian guna menjalankan amanah serta kewenangan.
JK mengatakan, korupsi dapat terjadi karena adanya kesempatan memiliki kewenangan serta adanya kemauan untuk melakukan korupsi.
"Saya kira kita pun mengalami itu, di manapun. Saya sebagai wakil presiden dewasa ini kadang-kadang frustasi melihat bagaimana birokrasi tak berjalan karena ketakutan demi ketakutan," ungkap JK.
Ikuti Whatsapp Channel Republika