REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, peran penyuluh perikanan ke depannya bakal semakin strategis terutama dengan diberlakukannya masyarakat ekonomi ASEAN (MEA) pada tahun 2015.
"Ke depan, peran penyuluh perikanan akan semakin penting dan strategis, terutama menjelang diberlakukannya MEA pada tahun 2015," kata Susi Pudjiastuti di Jakarta, Selasa (2/12).
Menurut Susi, hal tersebut karena pada 2015, masyarakat akan dihadapkan pada persaingan global dan dituntut untuk memiliki daya saing dan nilai tambah sebagai kunci keberhasilan memenangi persaingan tersebut.
Dalam hal itu, ujar dia, peran serta penyuluh perikanan dalam memberdayakan masyarakat sangat dibutuhkan dan perlu terus ditingkatkan dengan mempercepat sertifikasi kompetensi para penyuluh perikanan.
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk akan terus meneguhkan komitmen untuk membangun sumber daya masusia yang andal dalam mengelola kelautan dan perikanan.
Sebagai bukti nyata komitmen tersebut, KKP terus mendorong pengembangan SDM kelautan dan perikanan, baik melalui pendidikan, pelatihan maupun penyuluhan.
"Di antaranya di bidang pendidikan konservasi, KKP telah membangun sekolah khusus di bidang konservasi kelautan dan perikanan yang berlokasi di Wakatobi, Sulawesi Tenggara," tuturnya.
Ia juga mengatakan, sudah dibentuk pula Pusat Studi Mangrove di Politeknik Kelautan dan Perikanan (Poltek KP) Sidoarjo, Pusat Studi terumbu karang di Poltek KP Bitung, serta Pusat Studi Konservasi Perairan yang akan diresmikan di Poltek KP Sorong.
Menteri Kelautan dan Perikanan juga mengemukakan, guna lebih mendekatkan dan meningkatkan kerja sama antara dunia usaha dan dunia industri dengan satuan pendidikan kelautan dan perikanan diselenggarakan Forum Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri.
"Kegiatan ini menjadi wadah bagi pendidikan kelautan dan perikanan untuk bersinergi dengan dunia usaha dan dunia industri terutama dalam menyediakan SDM tangguh dan kompeten sesuai kebutuhan dunia kerja," ucapnya.
Sebelumnya, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) mendorong pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat pengolahan hasil perikanan dunia yang dinilai selaras dengan konsep Poros Maritim Dunia.
Pemerintah juga didorong menyediakan tenaga kerja lokal yang terampil dan bersaing dibanding tenaga kerja dari negara lain, mendorong perbankan nasional untuk meningkatkan dan memacu investasi industri pengolahan.
"Dengan bahan baku dari luar negeri, lalu diolah menjadi produk-produk siap saji dan di re-ekspor ke negara-negara maju," jelas Wakil Ketua Umum Kadin Yugi Prayanto.
Yugi juga mendorong kerja sama dengan negara-negara maju seperti AS, Norwegia, Australia, Kanada dan Jepang.
Ikuti Whatsapp Channel Republika