REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -– Aliansi Badan Eksekuitf Mahasiswa (BEM) seluruh Indonesia mengecam keras prilaku aparat kepolisisan saat mengamankan aksi mahasiswa akhir-akhir ini. Menurut mereka tindakan polisi sangat berlebihan dan mencederai asas demokrasi negeri ini.

Menurut Kordinator BEM seluruh Indonesia, Diki Saefurohman, bahwa tak seharusnya pengayom masyarakat menindak mahasiswa dengan melanggar hak Asasi Manusia (HAM). “Menurut saya, oknum polisi sudah bertindak di luar batas dan mencederai demokrasi negeri kita,” kata Diki saat Dihubungi Republika, Selasa (2/12).

Diki meminta kepada Kapolri Sutarman dan Presiden Joko Widodo untuk bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi saat mahasiswa melakukan aksi penolakan BBM tersebut. “Seharusnya ada tanggung jawab Kapolri dan Presiden. Sayangnya seakan kapolri membela dan presiden tak peduli,” katanya.

Menurut Diki, Seharusnya Kapolri sutarman mengakui kesalahan atas apa yang terjadi, seperti pengamanan aksi yang menimbulkan kematian di Makasar, serta penyerangan aparat polisi mahasiswa hingga ke dalam mushola di Riau.  Seharusnya Kapolri tidak membela patugasnya yang salah, atau bahkan menyampaikan berita/klarifikasi yg salah terhadap publik.

Diki juga menuntut Sutarman untuk mengundurkan diri sebagai Kapolri. Selain itu, Presiden Jokowi juga seharusnya langsung turun tangan mengusut kasus ini dan meminta maaf kepada rakyat Indonesia terkait kasus ini.

Ikuti Whatsapp Channel Republika