REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritik kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia menilai presiden terlalu memberikan kebebasan kepada para menterinya. Meski hal tersebut diperbolehkan, tetapi presiden tetap harus memiliki arahan untuk para pembantunya agar berada dalam gerbong yang sama.
"Bisa terjadi ada Presiden tanpa arahan. Menteri2 dipersilahkan ambil inisiatif sendiri "tapi tanggungjawab lho" kata sang Presiden," kata Yusril lewat akun twitter pribadinya, Selasa (2/12).
Ia menilai jika kondisi tersebut berlanjut, dikhawatirkan para menteri menjadi pilot sendiri. Mereka pun akan bebas 'terbang' kemana saja mereka suka.
"Kalau begini menteri2 jadi pilot sendiri, terserah kemana mereka mau terbang asal bertanggungjawab" tulisnya.
Dijelaskan Yusril, dalam sistem parlementer meski menteri-menteri bertanggungjawab langsung kepada parlemen, tetapi mereka tetap berada di bawah komando dan arahan Perdana Menteri. Indonesia dengan sistem presidensialnya mengharuskan presiden tetap pegang komando dan para menteri adalah pembantu presiden.
Ia pun meminta agar Presiden Jokowi menegakkan konstitusi agar tidak terjerumus pada kekacauan.
"Ayo tegakkan konstitusi, tegakkan hukum dan demokrasi, cegah negara terjerumus ke dalam kekacauan..." tutup Yusril.
Ikuti Whatsapp Channel Republika