REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden Jusuf Kalla mengharapkan agar kebijakan tidak menjadi bagian pemeriksaan atau penuntutan dalam kasus korupsi, karena membuat ketakutan pejabat pemerintahan dalam mengambil keputusan dan mengakibatkan terhambatnya pembangunan.
"Karena itulah, yang saya selalu harapkan agar kebijakan atau diskresi tidak jadi bagian pemeriksaan atau tuntutan, karena apabila kebijakan jadi bagian kejahatan maka tidak ada lagi orang yang berani membuat kebijakan, dan apabila tidak ada lagi yang punya kewenangan yang mau mengambil kebijakan keputusan maka tentu juga negeri itu akan mengalami kesulitan," kata Wapres, dalam Konferensi Nasional di Jakarta, Selasa (2/12).
Wapres mengatakan, saat ini terjadi ketakutan di jajaran pemerintahan dalam mengambil keputusan.
"Sekarang ini, terus terang Pak Abraham, terjadi ketakutan bertindak di banyak level birokrat pemerintah kita, gubernur kita, menteri kita, dirjen-dirjen, semua ketakukan untuk berbuat sesuatu sehingga lamban suatu keputusan, harus ditanya dirjennya, eselonnya baru mau tanda tangan. Itupun dengan segala tulisan agar sesuai peraturan terkait dan macam-macam," ucapnya.
Akibatnya, menurut Wapres, apabila itu terjadi, di sisi lain menyelamatkan uang negara, tapi di sisi lain menyebabkan pertumbuhan negara ini menjadi turun atau rendah.
Oleh karena itulah, Wapres mengharapkan adanya kombinasi dari pencegahan, penindakan yang keras tapi tidak kepada kebijakan.
"Apabila semuanya ini tidak berani ambil kebijakan, negeri ini tidak jalan. Dan apabila negeri tidak jalan, makin banyak orang kesulitan dan akibatnya akan makin banyak korupsi juga. Jadi inilah bahwa pencegahan korupsi harus disadari bukan ditakuti semata-mata," ujarnya, menegaskan.
Ia melanjutkan, apabila ditakuti semata-mata maka tidak akan ada yang berani mendekati kebijakan. "Saya kira kita pun mengalami itu, di manapun. Jadi kombinasi dari pada pencegahan dan juga keberanian untuk jalankan amanah dan kewenangan harus tetap dijalankan para birokrat kita," kata Wapres.
Ikuti Whatsapp Channel Republika