REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Demokrat Saan Mustopa mengatakan, hingga saat ini belum ada satu pun anggot Fraksi Demokrat yang menandatangani dukungan pengajuan hak interpelasi. Ia mengatakan partainya lebih condong untuk menggunakan hak bertanya terkait kebijakan Presiden Jokowi menaikan harga BBM.
"Hingga kini belum ada keputusan untuk interpelasi. Tapi sudah dipastikan Demokrat akan mendorong semua anggota gunakan hak bertanya, " ujarnya saat ditemui di kompleks Parlemen, Senin (1/12).
Wakil ketua badan legislatif itu mengungkapkan dengan menggunakan hak bertanya, fraksinha ingin mengetahui alasan pemerintah. Menaikkan harga BBM di tengah menurunnya harga minyak dunia.
"Kita ingin tahu apa argumentasi pemerintah," katanya.
Ia melanjutkan apabila pemerintah mampu menjelaskan dengan argumentasi yang dapat diterima oleh semua kalangan, maka tidak ada kelanjutan bentuk pengawasan dari Demokrat.
Akan tetapi jika dirasa argumentasi yang diberikan kurang masuk akal, maka akan ada pembahasan dalam internal partai pemenang pemilu 2009 ini. Termasuk kemungkinan menggunakan hak interpelasi atau tidak.
"Nanti kita rumuskan dalam internal dan bahas bersama ketua umum," jelasnya.
Seperti diketahui beberapa fraksi diantaranya Golkar, Gerindra, PAN, PKS, dan beberapa orang dari PPP mendukung usulan penggunaan hak interpelasi. Hingga kini wakil rakyat yang menandatangani draft usulan tersebut berjumlah 240 anggota.
Ikuti Whatsapp Channel Republika