REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Data Kementerian Kesehatan yang dikeluarkan per Oktober 2014, ada sebanyak 22.869 kasus HIV yang terjadi di Indonesia. Sementara angka untuk AIDS sebesar 1.876, dengan korban meninggal dunia sebanyak 211 orang.
Angka tersebut turun jika dibandingkan dengan pada 2013. Sebab pada tahun sebelumnya kasus HIV mencapai 29.037. Penderita AIDS sebanyak 6.266 yang mengakibatkan korban jiwa sejumlah 726 orang. Dari empat tahun terakhir, pada 2013 merupakan tahun dengan penderita HIV tertinggi.
Sedangkan AIDS tertinggi pada 2012, sebesar 8.747. Pada tahun ini ada sebanyak 21.511 kasus HIV yang mengakibatkan 1.489 orang meninggal. Pada tahun ini pula kasus meninggal penderita HIV AIDS menjadi yang tertinggi sepanjang empat tahun terakhir.
Pada 2011, kasus HIV yang tercatat sejumlah 21.031. Penderita AIDS 7.312, dengan korban meninggal 1.139 jiwa. Data kasus HIV AIDS berfluktuatif pada setiap tahunnya. Bahkan penurunan pada tahun ini tidak bisa menjadi jaminan bahwa kasus pada tahun depan akan berkurang.
Kebanyakan pengidap AIDS secara kumulatif adalah laki-laki, 30.001 orang. Sedangkan perempuan sejumlah 16.149 orang. Sementara risiko terserang AIDS paling besar adalah heteroseksual, pengguna narkoba melalui jarum suntik, dan homoseksual.
Oleh sebab itu selain melakukan pencegahan hubungan seks bebas, Kementerian Kesehatan berupaya menanggulangi AIDS di kalangan pengguna narkoba.
"Untuk yang positif HIV kami beri antiretroviral. Makka itu pengguna NAPZA jangan dicampur di Lapas. Lebih baik kita rehabilitasi," kata Menteri Kesehatan Nila F Moelek.
Menurutnya bahaya terbesar untuk pengguna narkotika adalah terserang HIV/ AIDS, di antaranya banyak yang masih berusia muda.
Sedangkan untuk usia pengidap HIV/ AIDS adalah 20 samai 29 tahun, sebesar 18.532 orang. Selain itu, usia 30 sampai 39 dengan angka 15.890 jiwa. Untuk anak usia nol sampai 19 tahun adalah 3364 orang.
Upaya penanggulangan HIV/AIDS oleh Kementerian Kesehatan tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan (PMK) Nomor 21 Tahun 2013.
Berdasarkan peraturan tersebut, pencegahan yang harus dilakukan adalah pencegahan hubungan seks bebas, pencegahan non seksual, dan pencegahan penularan dari Ibu ke anak.
Upaya tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui Kemenkes. Namun dilaksanakan secara menyeluruh oleh semua komponen masyarakat, termasuk Kepala Daerah.
Ikuti Whatsapp Channel Republika