REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra kembali memberikan saran kepada Presiden Joko Widodo. Kali ini, ia menyarankan agar Jokowi menyediakan waktu tiga jam untuk membaca laporan bawahan, intelijen, dan surat-surat yang masuk mejanya.
"Saran saya, Presiden harus sediakan waktu sedikitnya 3 jam sehari utk membaca setiap laporan bawahan, intelejen dan surat2 masuk," katanya lewat akun twitter pribadinya, Senin (1/12).
Semua laporan dan surat masuk tersebut disortir terlebih dulu dan dibuat summary dan telaahan oleh Mensesneg. Tujuannya agar mengurangi beban presiden.
"Presiden harus tanda tangani surat2 pada waktu yg tepat, apalagi RUU. Jangan ada yg terlambat," katanya.
Setelah itu, semua laporan dan surat dari bawahan harus didisposisi oleh Presiden yang berisi arahan apa yang harus dilakukan bawahan. Mensesneg atau Seskab meneruskan arahan presiden tersebut kepada bawahan sesuai bidang tugasnya.
"Presiden harus hati2 dlm menyiapkan produk peraturan perUUan, mulai dati RUU, RPP dan RPerpres," katanya.
Presiden, lanjut Yusril, bisa menugasi Menkumham untuk mengkoordinasikan setiap rancangan peraturan perundang-undangan dan melakukan harmonisasi. Jangan sampai ada tabrakan satu sama lain.
Dalam hal penugaskan pembahasan RUU di DPR, ada baiknya pula menteri teknis didampingi Menkumham agar RUU ada harmonisasi.
"Jika perlu Presiden bs mengangkat Wamenkumham Bidang Perundang2an agar lbh fokus tangani pembangunan norma hukum," katanya.
Diakhir sarannya kepada Jokowi, sambil terkekeh, ia pun mempersilkan masyarakat untuk membully-nya.
"Demikian saran dan masukan serta jalan keluar menghadapi masalah kpd Presiden Jokowi. Yang mau bully silahkan hehe"
Ikuti Whatsapp Channel Republika