REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG--HUT Korpri ke-43 tingkat Jawa Barat digelar dalam bentuk upacara di Gedung Sate, Bandung, Senin (1/12). Semua PNS sebagai anggota Korpri, ke depannya harus bebas pungutan liar (Pungli).
Menurut Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan, PNS sebagai anggota Korpri berperan besar dalam reformasi birokrasi yang diusung pemerintah. Meskipun kepala daerah atau presiden punya visi misi, dalam tataran teknis yang melaksanakan adalah PNS.
"PNS dalam melayani harus murah, kalo tidak ada biaya gratis, tak ada diskriminasi, tidak ada pungli, tidak ada gratifikasi sedikit pun,'' ujar Heryawan yang akrab disapa Aher kepada wartawan, Senin (1/12).
Aher mengatakan, PNS yang profesional menjadi perwajahan Korpri yang diharapkan ke depan. Karena, dengan semangat reformasi birokrasi pihaknya menginginkan supaya Aparatur Sipil Negara (ASN) tampil profesional dan ahli di bidang masing-masing. ''Juga bisa memberikan layanan prima dan layanan cepat serta murah,'' tegasnya.
Sementara menurut Ketua Korpri Jawa Barat, M Guntoro, himbauan gubernur dalam rangka reformasi birokrasi harus dijalankan jajarannya. Sebagai abdi negara, PNS harus profesional. Pihaknya, akan terus melakukan sosialisasi.
''Korpri sekarang harus berubah bukan seperti dulu," katanya.
Menurut Guntoro, anggota Korpri harus menunjukan sikap yang ramah pada warga. Guntoro mengaku perubahan ini akan terus dilakukan sedikit demi sedikit. "Tempatkan diri sebagai pelayan masyarakat, terapkan ini di berbagai bidang," katanya.
Anggota Korpri, kata Guntoro, tersebar di sejumlah lini yang menyangkut pelayanan publik, dari mulai pertanian, kesehatan, perhubungan, perizinan dan lain-lain. Menurutnya, masyarakat yang membutuhkan pelayanan harus bisa dilayani dengan baik.
Guntoro meminta, agar himbauan Presiden Jokowi melakukan efisiensi diikuti dengan baik. Menurutnya, penghematan dengan tidak menggelar rapat-rapat di hotel sudah pasti akan dijalankan. Namun untuk yang berskala besar, Guntoro mengaku tidak bisa memaksakan untuk tidak di hotel. "Himbauan ini bagus, penghematan ini harus dijalankan," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika