REPUBLIKA.CO.ID, SAMARINDA-- Komisi III DPRD Kalimantan Timur mengkritisi program pemerintah daerah dalam menangani banjir di sejumlah kabupaten dan kota di di daerah ini yang tidak kunjung terpecahkan solusinya.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim Masykur Sarmian di Samarinda, Minggu, mengaku pemerintah daerah akan berhasil menyelesaikan persoalan banjir yang dengan menganggarkan dana melalui APBD sebesar Rp 605 miliar.
"Saya ragu seluruh dana yang dikucurkan bisa menuntaskan problem banjir, saya tidak melihat ada langkah taktis yang benar-benar mengurangi titik banjir, yang ada justru malah akan semakin bertambah," katanya.
Menurut Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) langkah prefentif yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam menangani banjir tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan. Karena realitanya, kata dia, titik-titik daerah yang selalu menjadi langganan banjir, tetap dalam kondisi yang sama ketika musim penghujan tiba.
"Kita minta 'goodwill' agar pengendalian banjir ini bisa dituntaskan seperti harapan masyarakat. Dengan begitu kepercayaan masyarakat bisa tumbuh karena adaya komitmen kita bersama," kata Masyakur.
Menurut dia masyarakat tentu bertanya-tanya dengan anggaran yang sedemikian besar, apa yang telah dihasilkan. "Jika banjir itu di Kota Samarinda, maka pemerintah kota setempat seperti wali kota sebagai kuncinya harus diajak berkoordinasi di titik mana saja yang akan dibebaskan lahannya untuk menangani banjir," katanya.
Ia menyontohkan jika di Samarinda titik yang akan diselesaikan di wilayah Sempaja, maka harus benar-benar difokuskan ke lokasi itu. Jika berhasil, tentu ini akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. "Kalau masyarakat memahami manfaat proyek pengendalian banjir, maka ?mereka diharapkan tidak mematok harga tinggi untuk lahan yang akan dibebaskan. Intinya ada 'win-win solution' untuk kepentingan bersama," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika