REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pimpinan pusat Muhammadiyah menyesalkan tindakan sejumlah oknum anggota kepolisan yang melakukan penodaan terhadap salah satu mushalla di Pekanbaru, Riau, beberapa waktu lalu.“Aksi tersebut tidak saja melanggar kode etik polisi sebagai aparat keamanan, melainkan juga menyalahi hukum,” kecam Ketua Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syaiful Bahri, kepada ROL, Sabtu (29/11).

Dia menuturkan, Indonesia adalah negara yang beragama. Salah satu implementasinya, setiap warga negara memiliki kewajiban untuk menghormati kesucian rumah-rumah ibadah. Tidak hanya itu, para pelaku yang dengan sengaja menodai tempat-tempat ibadah bahkan dapat diancam dengan pidana.

Syaiful mengingatkan, sebagai penegak hukum, polisi semestinya memberikan rasa aman dan menyenangkan dalam kehidupan beragama. Aparat keamanan harusnya mencegah masyarakat melakukan penodaan terhadap tempat-tempat ibadah, bukan malah menjadi pelakunya.“Mereka tidak semestinya memakai sepatu ke dalam masjid atau mushala,” imbuhnya.

Kepolisian RI mengakui adanya pengejaran dan pemukulan yang dilakukan aparat mereka terhadap mahasiswa di dalam Mushalla Asysyakirin di kompleks Radio Republik Indonesia (RRI), Pekanbaru, Riau. Atas insiden tersebut, pejabat tinggi Polri meminta maaf dan berjanji akan menindak anggota mereka yang terlibat.

“Saya atas nama Polri menyampaikan permohonan maaf kepada saudara-saudara penganut agama Islam,” tutur Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri, Kombes Agus Rianto, Jumat (28/11).

Pengejaran dan pemukulan oleh anggota polisi terhadap mahasiswa di Pekanbaru tersebut terjadi pada Selasa (25/11) lalu. Hari itu, sejumlah mahasiswa dari BEM gabungan Riau berkumpul di depan RRI untuk menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang diumumkan oleh Presiden Jokowi, beberapa waktu lalu. Akan tetapi, aksi demonstrasi itu ternyata berakhir ricuh, sehingga terjadilah bentrokan antara aparat kepolisian dan mahasiswa. 

Ikuti Whatsapp Channel Republika