REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri BUMN Rini Soemarno mengumumkan Dwi Soetjipto sebagai Direktur Utama PT Pertamina (Persero) yang baru. Anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas Darmawan Prasodjo berharap dirut baru Pertamina bisa memperbaiki berbagai bisnis Pertamina mulai dari upstream, downstream, hingga mid stream. Ia meminta pembenahan skala prioritas bisa dilakukan di sektor hulu.
“Tantangan industri migas sangat besar dan rantainya sangat panjang. Untuk itu di tiap tahapan bisnis bisa menghasilkan value dengan cost yang lebih sedikit, dibutuhkan sikap profesionalisme,” ucapnya saat dihubungi wartawan, Jumat (28/11).
Di sektor downsteam seperti kilang, petrokimia, juga perlu segera diperbaiki. Begitu juga misal di rantai distribusi sudah mendesak untuk dilakukan pembenahan. Sekaligus juga meningkatkan core kompetensi bisnis, dan peningkatan kapabilitas organisasi Pertamina. “Di sinilah dari sisi kompetensi teknis dirut baru harus belajar lebih cepat, harus bisa mengawinkan antara kemampuan manajemen dan teknis,” tegas pria yang biasa disapa Darmo, ini.
Mantan tim Pokja Transisi Pemerintahan itu berharap kepemimpinan Dwi yang sudah bagus di Semen Indonesia bisa ditransformasikan ke Pertamina sehingga bisa menjadi lebih baik dan lebih fokus dalam mengelola bisnis. “Dwi punya track record bagus saat memimpin Semen Indonesia dari proses merger hingga jadi perusahaan berkelas internasional. Dia punya kepemimpinan kuat, semoga bisa ditransformasikan ke Pertamina,” jelasnya.
Sebelumnya, Ketua Komite Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri mengatakan salah satu tugas mendesak yakni memaksimalkan energi alternatif melalui konversi BBM ke BBG. "Ini terutama masalah lambatnya pengembangan infrastruktur, diduga ada konflik kepentingan dari pebisnis minyak yang tidak mau berkurang marginnya" ujar dia.
Ia menyarankan, pemerintah menggeber konversi ke BBG minimal di untuk angkutan publik di kota-kota besar terlebih dahulu secara sungguh-sungguh dengan memperbanyak infrastruktur penunjang. Pembangunan infrastruktur itu juga harus diberikan kemudahan.
Ia berharap, agar konversi maksimal, semua pihak mendahulukan kepentingan bangsa dan mengurangi kepentingan pribadi dan golongan bicara. "Perlu tindakan tegas dari Pemerintah agar benturan kepentingan tersebut tidak berlarut larut," imbuh Faisal.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
Advertisement
