REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Presiden Joko Widodo harus merealiasikan pengalihan subsidi bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangunan infrastruktur. Sebab, pembangunan infrastruktur bakal menekan laju inflasi.
Direktur The Finance Research Eko B Supriyanto mengatakan, bahan kebutuhan pokok seperti beras, cabai, dan bawang, menjadi penyumbang inflasi terbesar di Indonesia. "Karena itu, pemerintah harus menggenjot pembangunan infrastruktur," kata dia, dalam Diskusi "Sumber Pendanaan Bank" yang diselenggarakan oleh Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN) di Denpasar, Bali, Kamis (27/11) malam.
Eko menyatakan, pembangunan infrastruktur bakal memperbaiki pola distribusi bahan-bahan pangan tersebut. Pada gilirannya, perbaikan jalur distribusi bahan pokok bakal menekan harga-harga sehingga berdampak pada inflasi.
Upaya menekan laju inflasi sangat penting karena terkait dengan keuntungan yang diperoleh masyarakat ketika menyimpan uang di bank. Eko menyebutkan, sekarang inu inflasi menggerus keuntungan yang diperoleh masyarakat ketika menabung.
Sebab, bunga tabungan yang diperoleh masyarakat jauh lebih kecil dibandingkan inflasi. Apalagi, pemerintah baru saja menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang berdampak pada kenaikan harga barang.
Eko mengatakan, dia mendukung langkah pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi. "Itu langkah jenius. Sebab, pemerintahan sebelumnya meninggalkan ekonomi yang tidak bagus," kata dia.
Dia juga mengapresiasi berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS). Dia menilai kebijakan tersebut bakal meminimalisir laju inflasi.
Kendati demikian, pemerintah juga harus segera mempercepat pengalihan subsidi ke infrastruktur. "Kuncinya ada di APBNP 2015. Pengalihan subsidi BBM harus langsung turun ke publik. Kalau ini terjadi bakal sangat menekan inflasi," kata Eko.
Terkait dampak kenaikan BBM terhadap perbankan, Eko memprediksikan, tidak akan ada dampak yang siginifkan. Sejarah menunjukkan perbankan di Indonesia cukup baik dalam kondisi apapun. "Perbankan kita mantap dan tidak masalah dalam kondisi guncang atau moderat," ujar dia.
Eko menyatakan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memiliki optimisme tinggi pemberian kredit di Indonesia masih bakal tumbuh dan meningkat. Kendati demikian, dia juga mengingatkan, implikasi kenaikan BBM terhadap kredit mikro.
Menurut Eko, dampak itu memang hanya berlangsung sementara atau sekitar enam bulan. Namun, perbankan harus tetap melakukan upaya meminimalisasi kemungkinan kenaikan kredit macet atau atau non performing loans (NPL). "Sejarah membuktikan, mikro punya NPL yang lebih besar (ketika BBM naik)," kata dia. Dia pun menyarankan, perbankan mengatur pemberian kredit mikro selama enam bulan mendatang.
Sebaliknya, dia menyatakan, kredit perseorangan untuk konsumsi (consumer credit) seperti Kredit Tanpa Agunan (KTA) dan kredit multiguna bakal meningkat. "Consumer Credit seperti KTA (Kredit Tanpa Agunan), kredit multiguna, akan lebih banyak," kata dia.
Ikuti Whatsapp Channel Republika