REPUBLIKA.CO.ID, SANGGAU -- Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan lembaganya akan mengajak DPR, DPD, dan pemerintah mengatasi persoalan yang menghambat pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga.
"Kami melihat masih ada regulasi yang tumpang tindih penerapannya," kata Zulkifli seusai meninjau pelabuhan darat peti kemas yang dikelola swasta di Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan dengan wilayah Malaysia, Kamis (27/11).
Menurut Zulkifli, masyarakat setempat mengeluhkan terutama soal kebijakan pembatasan perdagangan, pembangunan pelabuhan darat peti kemas, dan peralihan status hutan lindung menjadi peruntukan yang lebih produktif.
MPR, kata dia, akan mengajak DPR, DPD, dan pemangku kepentingan lainnya menanggulangi persoalan di perbatasan agar Indonesia dapat mengatasi ketertinggalan dari negara tetangga.
"Melihat fakta lapangan, Malaysia menyerahkan pembangunan pelabuhan darat ke swasta dan bisa berhasil. Ini juga menjadi masukan dalam pembahasan. Ini akan kita pikirkan bagaimana membangun pos kepabeanan satu atap," katanya.
Menurut Zulkifli, selama ini banyak aturan yang diterbitkan oleh kementerian dan lembaga sehingga dalam penerapannya saling tumpang tindih. Ia juga menilai, pengelolaan pelabuhan darat peti kemas di wliayah perbatasan Malaysia diserahkan ke perusasahaan swasta dan berjalan baik.
"Kalau Malaysia dapat mengelolanya secara baik, maka Indonesia harus dapat mengelolanya dengan baik. Tidak boleh lebih buruk," katanya.
Politikus dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini melihat daerah perbatasan adalah wajah Indonesia yang bersentuhan dengan negara tetangga.
Ketika ditanya, soal tuntutan warga agar pemerintah menghapus pembatasan perdagangan di daerah perbatasan dan membangun pos kepabeanan satu atap, menurut Zulkifli, akan menjadi masukan untuk dibahas di Jakarta.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
