REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengkritik tindakan pemerintah yang cenderung otoriter. Pasalnya, pemerintah sekarang mudah mengeluarkan larangan untuk lawan politiknya.

Yusril menyoroti perintah Presiden Jokowi yang melarang anggota Kabinet Kerja untuk beraudiensi dengan DPR. Pun dengan tindakan Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdjiatno yang memerintahkan Kapolri Jenderal Sutarman untuk tidak memberi izin pelaksanaan Munas Golkar pada 30-31 November di Bali.

"Menteri dilarang hadiri rapat dengan DPR. Golkar dilarang Munas. Waduh kok main larang2 aja ya hehe," ujarnya melalui akun Twitter, @Yusrilihza_Mhd.

Menurut dia, sebaiknya pemerintah tidak mudah mengeluarkan larangan dengan pertimbangan politis. Dia malah menyindir mengapa pemerintah tidak melarang saja pengurangan subsidi BBM jenis premium dan solar. "Hwhehe mestinya BBM dilarang naik hehe," ujar mantan menteri sekretaris negara itu.

Yusril pun mengingatkan kalau pemerintah tidak bisa bekerja tanpa DPR. Karena itu, pelarangan yang dilakukan Jokowi tidak tepat. Hal itu diungkapkannya ketika mendapat pertanyaan dari akun @mohamma98789673.

"Gak bisa @mohamma98789673: @Yusrilihza_Mhd PAK PROFF.. .. BISA NGGA PEMERINTAH JALAN TANPA DPR MOHON DI JAWAB.”

Ikuti Whatsapp Channel Republika