REPUBLIKA.CO.ID, JAYAPURA -- Ketua Badan Pelayan Pusat Persekutuan Gereja-gereja Babtis Papua (PGBP) Sorcrates Sofyan Yoman meminta kepada aparat keamanan TNI-Polri untuk menindak tegas oknum aparat yang ditemui menjual amunisi guna membuat kekacauan.
"Saya harap itu, Pangdam Cenderawasih yang baru dan Kapolda yang baru menindak tegas oknum anggota yang menjual amunisi dan senjata," kata Socrates ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Ia mengatakan perlunya penindakan kepada oknum anggota yang dengan sengaja memperjual-belikan alat negara berupa amunisi dan senjata kepada kelompok-kelompok tertentu yang bisa membayahakan keselamatan warga.
"Jangan saja mengambinghitamkan orang Papua, inikan sudah tidak betul ini, lucu juga itu. Yang dipersoalkan itu orang Papua ini aneh dan lucu, masak yang jual itu oknum anggota yang terlatih, tetapi yang disalahkan orang lain," katanya.
Jika hal itu terus terjadi, berarti telah terjadi pembelokan fakta di lapanngan yang kasusnya bisa terjadi seperti di Aceh dan di Timur Timor (Timor Leste) banyak oknum yang menjual amunisi dan senjata demi kepentingan pribadi.
"Jadi coba, Pangdam dan Kapolda di Papua seperti beberapa orang, pendahulunya. Seperti Pangdam Alberth Ingkiriwang yang bisa dijadikan contoh cara kerjanya.
Lalu Kapolda itu Made Mangku Pastika, itu orang -orang yang luar biasa pada saat itu. Kalau Pak Tito adalah orang yang luar biasa tapi tidak banyak menyelesaikan masalah karena sudah ditarik ke Jakarta," katanya mencoba membandingkan.
Socrates yang terkenal sering berbicara lantang soal ketidakadilan di Papua itu mengaku sedang berada di Jakarta dan baru menemui salah satu wakil menteri mengenai sejumlah program kebijakan pembangunan di provinsi paling timur Indonesia itu.
"Iya saya lagi di Jakarta. Tadi baru ketemu dengan Pak Wamen PDT. Hanya saja saya tidak bisa sampaikan apa saja yang dibicarakan ke media," katanya.
Mengenai 1 Desember yang kerap kali diberitakan sebagai hari HUT Operasi Papua Merdeka (OPM), menurut penulis buku "Saya Bukan Bangsa Budak dan Otonomi Khusus Telah Gagal" itu, seharusnya aparat keamanan tidak menyikapi berlebihan, termasuk masyarakat atau orang asli Papua.
"Saya harapkan itu, aparat keamanan baik TNI-Polri tidak perlu berlebihan menyikapi, ekspose terkait itu (1 Desember) dan orang asli Papua juga tidak perlu berlebihan untuk membicarakan itu," kata Socrates ketika dihubungi dari Kota Jayapura, Papua, Rabu.
Ia mengatakan berbagai persoalan yang terjadi di Papua, sudah sering dibicarakan di tingkat nasional, bahkan di internasional, sehingga 1 Desember yang kerap kali dikabarkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seharusnya disikapi dengan bijak.
"Pada 1 Desember seharusnya disikapi biasa saja, masyarakat tetap beraktivitas seperti pada umumnya. Kalau yang mau ibadah yah silahkan yang penting tidak berlaku lainnya. Aparat keamanan juga tidak perlu mengkaitkan isu politik, dari yang satu ke yang lainnya yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi dengan persoalan Papua yang sudah mengglobal," katanya.
Beberapa waktu lalu, Polda Papua berhasil menangkap sejumlah orang kelompok kriminal bersenjata di wilayah pegunungan Papua, satu di antaranya adalah oknum polisi bernama Tanggap Jikwa yang belakangan diketahui menjual amunisi kepada kelompok tersebut.
Dari hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan, Tanggap Jikwa mengaku bahwa peluru yang dijual bukan miliknya (Polri) tetapi didapatkan dari keluarganya yang berdinas di Kodim Jayawijaya.
Pangdam Cenderawasih Mayjen TNI Fransen G Siahaan pun bergerak cepat dengan meminta polisi militer melakukan pemeriksaan beberapa oknum anggota yang diindikasikan terlibat penjualan amunisi dan jika terbukti akan dipecat.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
