Rabu 26 Nov 2014 23:12 WIB

Penyerahan Hak Interpelasi Ditunda Bukan karena Tunggu Demokrat

  Sejumlah anggota DPR menunjukkan tandatangan dukungan hak interpelasi terkait kebijakan kenaikan harga BBM di Ruang Fraksi Partai Golkar, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11).(Republika/Agung Supriyanto)
Sejumlah anggota DPR menunjukkan tandatangan dukungan hak interpelasi terkait kebijakan kenaikan harga BBM di Ruang Fraksi Partai Golkar, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/11).(Republika/Agung Supriyanto)

REPUBLIKA.CO.ID, Jakarta -- Inisiator pengguna hak interpelasi kenaikan harga bahan bakar minyak, Yandri Susanto mengatakan penundaan penyerahan nama-nama anggota legislatif yang mendukung penggunaan hak tersebut, bukan karena menunggu dukungan dari anggota Fraksi Partai Demokrat.

Yandri mengakui memang belum ada satu pun anggota Fraksi Partai Demokrat yang membubuhkan tanda tangan mendukung hak interpelasi. Namun penundaan penyerahan daftar nama karena inisiator masih menunggu apakah ada lagi legislator yang ingin memberikan dukungan.

"Kita tunda karena memberikan ruang kepada anggota lain. Bukan menunggu Demokrat," katanya, Rabu (26/11).

Politikus PAN itu mengatakan, ia tetap yakin Demokrat akan bergabung dengan Golkar, Gerindra, PAN, PKS serta PPP untuk menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan Presiden Jokowi menaikan harga BBM.

"Dari Demokrat saya yakin nafasnya akan sama. Kita bukannya tidak melakukan pembicaraan dengan Demokrat karena para inisiator bergerak ke masing-masing fraksi," katanya.

Yandri menambahkan, inisiator hak interpelasi akan memberikan waktu hingga pekan depan bagi legislator lain yang ingin bergabung dan menggunakan hak interpelasi.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement