Rabu 26 Nov 2014 18:17 WIB

Aher Surati Jokowi, Ada Apa?

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Esthi Maharani
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan
Foto: ROL/Fian Firatmaja
Gubernur Jawa Barat, Ahmad Heryawan

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Nasib Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MPd), belum jelas kelanjutannya. Oleh karena itu, Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan yang akrab disapa Aher, akan segera mengirim surat kepada Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Ini dilakukan agar program ini dilanjutkan.

Aher menyatakan hal itu di hadapan sekitar 2.000 penerima manfaat PNPM-MPd se-Jawa Barat di Kabupaten Pangandaran, Rabu petang (26/11). Yakni, pada acara Gubernur Saba Desa 2014 di Lapangan Startas, tidak jauh dari Pantai Pangandaran.

Menurut Aher, landasan usulannya berdasarkan evaluasi pelaksanaan PNPM-MPd selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, program ini sangat layak dilanjutkan.

"Hasil positif PNPM Mandiri Pedesaan selama ini menjadi dasar usulan kami kepada Presiden agar (PNPM-MPd) dilanjutkan," ujar Aher.

Menurut Aher, Ia pun akan mengusulkan agar PNPM-MPd disandingkan dengan program pemerintah pusat yang dipastikan akan mengalokasikan Dana Bantuan Desa sebesar Rp1 miliar per desa setiap tahun.

Pemprov Jabar sendiri, kata dia, memiliki juga program bantuan desa. Yakni, sebesar Rp100 juta per desa setiap tahun. Bantuan untuk pembangunan infrastruktur pedesaan ini juga dipastikan akan terus dilanjutkan. Program bantuan pedesaan sebesar Rp100 juta per desa setiap tahun ini, hanya ada di Jabar.

''Beberapa provinsi ada yang juga menyalurkan, namun biasanya hanya untuk wilayah pinggirannya," katanya.

Tuntutan agar PNPM-MPd juga disampaikan seorang penerima manfaat program, hal itu terungkap saat sesi tanya-jawab dengan Gubernur Jabar. Dipaparkan bahwa PNPM-MPd benar-benar bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat desa. Walaupun, ada beberapa kasus penyimpangan dana bantuan.

Sementara itu, Konsultan PNPM-MPd Sugiharto, usulan Gubernur Jabar Ahmad Heryawan pantas ditanggapi positif Presiden Jokowi. Namun, persoalannya sekarang, sebagian dana yang dahulu diperuntukkan buat PNPM-MPd digeser ke program Dana Bantuan Desa.

''Semoga pemerintah dapat menggeser pos anggaran lain agar PNPM-MPd dapat berlanjut," kata Sugiharto.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement