REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah India menawarkan kerja sama di bidang ketenagakerjaan yang lebih erat kepada pemerintah Indonesia. Hal tersebut terungkap dalam pertemuan bilateral antara Duta Besar India Untuk Indonesia, ASEAN dan Timor Leste Mr Gurjit Singh dengan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Indonesia Muh Hanif Dhakiri, di Jakarta, Rabu (26/11).
Tawaran yang diberikan antara lain kerja sama pelatihan kerja di bidang manufaktur, teknologi informatika, dan industri lainnya. Selain itu, peningkatan perlindungan pekerja migran dan pekerja asing.
Pemerintah India juga menawarkan program-progam beasiswa bagi kalangan pelajar dan mahasiswa untuk belajar di lembaga-lembaga pendidikan di India. Kemudian beasiswa pelatihan kerja bagi para pekerja untuk belajar di perusahaan-perusahaan di India.
Menteri Hanif menyebutkan, hubungan kerja sama antara kedua negara yaitu Indonesia dan India selama ini terjalin baik. Untuk itu, pihaknya menyambut baik tawaran kerja sama di bidang ketenagakerjaan ini agar para pekerja dapat meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja yang dibutuhkan industri.
Hanif mengatakan, kemajuan India ditopang oleh kemajuan mendasar di bidang teknologi dan sumber daya manusianya harus dapat menjadi acuan bagi para pekerja Indonesia agar lebih meningkat kualitas dan keahliannya.
“Pemerintah India menawarkan kerja sama pelatihan kerja di bidang manufaktur, teknologi informatika, dan industri lainnya. Hal ini tentunya dapat disinergikan dengan program pelatihan kerja di Balai-balai Latihan Kerja (BLK),” kata Hanif.
Berdasarkan informasi dari Dubes India, kata Hanif perusahaan-perusahaan India yang beroperasi di Indonesia maupun perusahaan-perusahaan di India terbuka untuk melakukan transfer ilmu dan transfer teknologi melalui pelatihan kerja kepada pekerja Indonesia.
“Untuk itu, kita minta agar para instruktur BLK dapat belajar keterampilan kerja di bidang, teknologi informasi (TI), manufaktur, dan industri secara langsung di perusahaan- perusahaan India, “ kata Hanif.
Ikuti Whatsapp Channel Republika