REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA-- Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar Rp 2.000 memunculkan enam juta angka kemiskinan baru jika tanpa intervensi pemerintah.

"Intervensi pemerintah berupa kompensasi sebesar Rp200 ribu sebenarnya itu sudah lebih dari cukup," kata Khofifah di Jakarta, Rabu.

Dia menjelaskan, hitungannya jika BBM naik Rp500 akan ada tambahan kemiskinan baru 1,5 juta jika tidak ada intervensi. Agar tidak terjadi penurunan daya beli maka intervensi pemerintah untuk satu keluarga dengan hitungan 4,5 jiwa maka membutuhkan intervensi sebesar Rp 155 ribu per bulan.

Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga BBM pada Senin (17/11) malam yang mulai berlaku pada pukul 00.00 WIB. Harga premium naik Rp 2.000 menjadi Rp 8.500 per liter sedangkan solar menjadi Rp 7.500 per liter dari sebelumnya Rp 5.500 per liter.

Untuk mendukung daya beli masyarakat, pemerintah mengeluarkan bantuan yaitu Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dengan nominal Rp200 ribu per bulan yang dapat diambil sejak 18 November hingga 2 Desember 2014.

Bagi pemegang Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang belum memiliki KKS dapat juga langsung mencairkan uang tersebut ke Kantor Pos sesuai dengan undangan dari RT/RW setempat. "Jangan khawatir uang akan hangus karena berbentuk simpanan giro pos, jadi tidak akan hangus jika tidak diambil. Jadi tidak perlu berdesak-desakan antri di Kantor Pos," kata Khofifah.

Ikuti Whatsapp Channel Republika