REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, geram dengan manuver Menkopolhukam, Laksamana (Pur) Tedjo Edy Purdijatno, yang mengimbau Polri tidak mengizinkan penyelenggaraan munas Golkar di Bali. Alasannya, berpotensi konflik.

Fadli bertanya-tanya, apa relevansi imbauan itu dengan tugasnya sebagai menkopolhukam. Hal ini dinilainya sudah mencampuri urusan internal partai. Pihaknya curiga, jangan-jangan menkopolhukam ini dapat ‘pesanan’ parpol tertentu yang ingin mencampuri urusan internal Golkar.

“Menkopolhukam ini menteri atau petugas koalisi?” ujar Fadli dalam cuitan twitternya, Rabu (26/11). Pihaknya menyayangkan seorang menkopolhukam justru mencampuri urusan internal partai. Golkar sedang akan menyelenggarakan Munas. Bukannya didukung, tapi malah dihalang-halangi.

Dia menyatakan hal ini sangat tidak baik bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Seharusnya menkopolhukam memberi dukungan maksimal.  “Pernyataannya terlalu jauh ngatur Munas Golkar smp soal tempat n waktu. Amatir!”

Menkopolhukam mengimbau Polri tidak memberi ijin terkait penyelenggaraan Musyawarah Nasional (Munas) ke-IX Partai Golkar di Bali. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menghindari potensi kerusuhan yang lebih besar. Sebab dalam rapat pleno Partai Golkar hari Selasa (25/11) ini, sempat diwarnai bentrokan antara dua kubu yang pro dan kontra dengan penyelenggaraan Munas ke-IX di Bali.

Bentrokan itu pun menyebabkan sejumlah orang mengalami luka-luka. Dengan kader yang hadir lebih banyak pada acara Munas, potensi konflik pun dikhawatirkan akan semakin besar. Kondisi ini, jelas Tedjo, justru akan membuat citra buruk Indonesia di mata internasional. Terlebih, acara Munas itu bakal digelar pada akhir tahun dan dilaksanakan di Bali, salah satu lokasi kunjungan wisata di Indonesia.

Ikuti Whatsapp Channel Republika