REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Masih banyak warga penerima bantuan Program Simpanan Keluarga Sejahtera (PSKS) yang datang tanpa membawa Kartu Perlindungan Sosial (KPS) yang didapatkan dari pemerintahan sebelumnya.
Di Denpasar dan Badung, Provinsi Bali, persentasenya diperkirakan mencapai 10 persen dari total rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan.
"Laporan kehilangan kartu sejauh ini belum ada. Namun, warga yang datang tanpa membawa KPS jumlahnya cukup banyak, mencapai 10 persen," kata Kepala Kantor Pos Denpasar, Sulistijono kepada Republika, Selasa (25/11).
Secara prinsip, kata Sulistijono, persyaratan mencairkan PSKS dengan menyertakan KPS sudah disosialisasikan ke masyarakat melalui kepala desa dan kelurahan. Akan tetapi, banyak masyarakat yang mengaku miskin datang meminta bantuan, namun tak punya KPS.
Bagi warga yang kehilangan KPS, kata Sulistijono, bisa menyertakan surat kehilangan kartu dari kelurahan. Bagi kepala keluarga yang tak bisa mencairkan PSKS bisa mewakilkan kepada istri atau anaknya yang sudah terdaftar di program ini dengan membawa kartu keluarga (KK). KPS memuat keterangan nama kepala rumah tangga, nama istri, dan anak-anak.
Sulistijono pun mengimbau seluruh kepala desa dan lurah untuk memberitahukan warganya yang menerima bantuan PSKS agar segera mencairkan dananya hingga 12 Desember 2014. Pasalnya, pihak kantor pos sudah memberitahukan lewat surat daftar penerima bantuan kompensasi akibat kenaikan BBM.
Realisasi penyaluran PSKS di Denpasar baru mencapai 35,06 persen dari total 3.383 rumah tangga sasaran (RTS) penerima bantuan. Jumlah dana yang sudah dicairkan mencapai Rp 474.400.000.
Realisasi penyaluran PSKS di Badung masih 19,05 persen dari total 10.521 RTS. Jumlah dana yang sudah dicairkan mencapai Rp 801.600.000 per 25 November 2014.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
