REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Partai NasDem menilai penggunaan hak interpelasi terkait kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan hal prematur. Sebab pemerintah tak diberi kesempatan untuk menjelaskan mengapa harus menaikan harga BBM.
"Ada tahapan yang harus dilakukan, tidak bisa langsung mengajukan interpelasi kepada Presiden Joko Widodo. Sebaiknya beri kesempatan kepada pemerintah untuk menjelaskannya," ujar Wakil Ketua Fraksi Nasdem DPR Johnny G Plate, di Gedung Nusantara III DPR, Selasa (25/11).
Johnny mengakui memang hak interpelasi melekat pada setiap anggota DPR, namun sikap itu tidak dapat langsung diberikan, melainkan ada syarat yang harus dipenuhi. Salah satunya jumlah anggota DPR yang mengajukan hak interpelasi itu minimal 25 orang.
"Jumlah fraksi yang mengajukannya harus lebih dari satu fraksi," katanya.
Ia menambahkan setelah syarat itu terpenuhi, maka akan dibawa dalam rapat paripurna untuk diperdebatkan. "Saat rapat paripurna, kami sampaikan kebijakan interpelasi itu prematur, terlalu dini untuk menggunakan hak itu," ujarnya.
Menurutnya sebaiknya anggota DPR mendengar penjelasan dari pemerintah. Jika kurang puas, baru menggunakan hak interpelasi.
"Ini kan pemerintah belum jelaskan dalam rapat kerja maupun komisi. Kalau ini sudah berjalan dan merasa kurang puas, silahkan gunakan hak interpelasi," jelasnya.
Ia menambahkan, selama ini dana subsidi digunakan untuk kegiatan satu sektor. Subsidi BBM yang besar menyebabkan masyarakat konsumtif.
"Subsidi BBM itu menghabiskan anggaran Rp700 triliun dalam lima tahun terakhir. Sekarang digunakan untuk kegiatan yang produktif," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
