Sabtu 22 Nov 2014 18:56 WIB

'Rezim Jokowi-JK Antirakyat'

Rep: Ahmad Baraas/ Red: Mansyur Faqih
 Abdul Mukti (56) menata botol-botol yang berisi BBM jenis Premium (bensin) di kios bensin kejujuran di Jalan Raya Veteran, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (18/11).  (Antara/Rudi Mulya)
Abdul Mukti (56) menata botol-botol yang berisi BBM jenis Premium (bensin) di kios bensin kejujuran di Jalan Raya Veteran, Kota Kediri, Jawa Timur, Selasa (18/11). (Antara/Rudi Mulya)

REPUBLIKA.CO.ID, DENPASAR -- Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Bali melakukan aksi demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi. Aksi itu menuntut Jokowi-JK menurunkan harga BBM.

"Rezim Jokowi-JK antirakyat," kata koordinator lapangan aksi, Wipra di perempatan Patung Caturmuka Denpasar, Bali, Sabtu (22/11). 

Demo itu merupakan aksi pertama menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di Bali. Aksi itu diikuti perwakilan dari KAMMI, LMND, PMII, FMN, dan BEM Universitas Mahasarawati.

Dalam orasinya, Wipra mengatakan, kenaikan harga BBM merupakan kebijakan yang aneh. Karena pada saat harga minyak dunia turun menjadi 75-80 dolar AS per barel, pemerintah justru menaikkan harga BBM. 

"Tidak ada alasan yang kuat bagi pemerintah menaikkan harga BBM," katanya.

Kebijakan itu, sebut Wipra, berdampak pada harga barang kebutuhan pokok. Karena ongkos kendaraan untuk mengirim barang ke pasar menjadi mahal.

Para mahasiswa juga menuntut realisasi janji Jokowi-JK saat kampanye pilpres yang akan memegang falsafah dan program pembangunan Trisakti. Karena kenyataannya, Jokowi telah melupakan dan meninggalkan janji itu. 

"Dengan menaikkan harga BBM bersubsidi, Jokowi telah menghilangkan esensi Trisakti, menghilangkan peran negara dalam menyejahterakan rakyatnya."

Dalam orasinya, Wipra juga meyinggung soal nasionalisasi pertambangan asing, pembangunan industri nasional, serta menuntut kenaikan upah buruh di Bali. "Cabut UU Migas dan stabilkan harga bahan pokok," katanya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement