Jumat 21 Nov 2014 16:16 WIB

Lembaga Assesment dari Universitas Harus Dilibatkan

Pertamina
Foto: Nunu/Republika
Pertamina

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil Assesment yang dilakukan PT DDI terkait posisi dirut pertamina menuai berbagai macam kritik. Menurut Ahli Geologi, sejak awal seharusnya pemerintah memanfaatkan lembaga assesment dari universitas yang transparan dan terjamin independesinya.

Menteri BUMN Rini Soemarno yang memaksakan PT DDI untuk melakukan assesment dinilai menyimpan motif tertentu. "Sebaiknya Pemerintah menggunakan konsultan dari universitas untuk rekrutmen dan melakukan uji fit and proper jajaran direksi dan dirut Pertamina. Masih banyak lembaga rekrutmen yang lebih bagus dari PT DDI, seperti lembaga PPM atau lembaga assesment dari Universitas Indonesia. Saya melihat lebih bagus prosesnya disana," ujar Ketua Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) Rovicky Dwi Putrohari kepada wartawan di Jakarta, Jumat (21/11).

Lebih lanjut dikatakan jika menteri BUMN masih juga memaksakan menggunakan hasil assesment dari PT DDI maka akan mengundang fitnah. Selain itu, netralitasnya juga diragukan karena ada publik interest yang menyatakan Ongky Soemarno ikut mempengaruhi di PT DDI. Pasalnya, Ongky Soemarno diketahui sebagai kakak dari Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Untuk memilih jajaran dirut dan direksi PT Pertamina yang terpenting adalah netralitas dan tidak menggundang fitnah. Sedangkan PT DDI terindikasi dekat dengan pengaruh Soemarno akan memberikan dampak negatif, bisa mengundang fitnah," tegasnya.

Menurutnya, pemilihan jajaran direksi dan dirut Pertamina memerlukan tranparansi dan bebas kepentingan kelompok tertentu. Hal ini terkait kepercayaan investor di sektor migas. "Yang paling utama adalah mengembalikan kepercayaan investor dan masyarakat terkait posisi kredibilitas yang dicari, yaitu dirut Pertamina," tegasnya.

Pihaknya mendorong untuk melakukan lelang secara terbuka, akan terlihat siapa yang pantas dan diuji publik. Masyarakat akan menyoroti lebih dahulu terkait kapabilitas, rekam jejak, independensi calon pejabat yang akan ditunjuk. "Jokowi tidak akan mengambil orang-orang lama, seperti mantan pejabat lama seperti Ari Soemarno karena akan ada konflik dalam tujuan awal untuk membersikan migas dari mafia," imbuhnya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
1
Advertisement
Advertisement