REPUBLIKA.CO.ID, LAMPUNG TIMUR -- Pemerintah diminta untuk serius memerhatikan nasib nelayan di Provinsi Lampung terutama di kawasan pesisir Kabupaten Lampung Timur yang masih tergolong miskin.
"Setelah kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi, beban hidup nelayan menjadi makin berat mengingat berbagai bahan pokok harganya juga naik. Sedangkan kami sebagian besar adalah nelayan tradisional yang hanya menggantungkan hidup dari mencari ikan," kata Udin (40), nelayan di Desa Margasari Kecamatan Labuhan Maringgai di Lampung Timur, Jumat (21/11).
Ia menyebutkan, pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang memberikan kompensasi setelah kenaikan harga BBM bersubsidi berupa Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera kepada masyarakat miskin, disambut baik nelayan di Lampung Timur.
Namun, menurut Udin, kompensasi itu saja belum mencukupi. Karena itu, pemerintah diharapkan dapat memerhatikan kehidupan nelayan terutama memberikan bantuan berupa alat tangkap, perumahan nelayan, ketersediaan BBM, dan harga komoditas hasil laut.
"Jaring yang pendek kurang menunjang hasil tangkapan kami para nelayan kecil, sehingga berpengaruh terhadap hasil tangkapan dan tidak bisa bersaing dengan kapal nelayan bertonase besar," katanya lagi.
Tukiman (51), nelayan setempat lainya juga berharap pemerintah bisa memperbaiki kesejahteraan para nelayan terutama membantu kebutuhan dasar nelayan, seperti ketersedian solar untuk melaut, alat tangkap, perumahan nelayan, permodalan, dan pembinaan untuk peningkatan kehidupan nelayan.
"Banyak nelayan di sini juga belum mempunyai alat tangkap berupa kapal motor, sehingga mereka yang tidak memiliki kapal motor harus menumpang kepada nelayan lainya saat melaut. Hasil tangkapan dibagi dengan pemilik kapal motor," kata nelayan dari Desa Margasari Lampung Timur itu.
Pemerintah juga diminta bisa membantu sehingga harga jual hasil tangkapan nelayan bisa tinggi, mengingat selama ini harga yang diterima nelayan tergolong rendah. Bagi nelayan kecil yang belum memiliki rumah, pemerintah juga diharapkan dapat memberikan bantuan rumah sederhana bagi para nelayan kecil.
Menurut Tukiman, banyak faktor yang menyebapkan nelayan tradisional di Lampung Timur sulit untuk maju. Nelayan juga mengeluhkan kondisi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Way Penet milik pemerintah yang tidak berfungsi.
"TPI itu tidak berfungsi, bangunan perumahan atau kantor milik Dinas Kelautan setempat juga tidak digunakan. Galangan kapal juga tidak berjalan. Lampu penerangan untuk nelayan pada malam hari juga tidak menyala, serta banyak aset pemerintah tidak berfungsi," katanya.
Tukiman berharap, pemerintah pusat dapat meninjau Desa Margasari untuk melakukan perbaikan agar daerah maritim itu bisa berkembang dan maju. Nelayan di Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai juga berharap pemerintah serius dalam peningkatan perbaikan kehidupan nelayan.
Ikuti Whatsapp Channel Republika