REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin mengatakan bahwa hubungan Muhammadiyah dan Negara bersifat proporsional.
"Muhammadiyah akan jadi pendukung terdepan kepada pemerintah jika pemerintah berbuat baik dan benar ssuai konstitusi dan nilai agama," katanya saat memberikan sambutan dalam pembukaan Forum Perdamaian Dunia (World Peace Forum) ke-5 di Gedung Nusantara IV, DPR/MPR, Jakarta, Kamis malam.
Forum Perdamaian Dunia yang dihadiri oleh partisipan dari berbagai negara dan berbagai profesi yang peduli kepada perdamaian tersebut dirangkai dengan peringatan hari jadi Muhammadiyah ke-102.
Ia melanjutkan," Tapi sesuai prinsip amal ma'ruf nahi munkar, maka terhadap pemerintahan yang menyimpang dari konstitusi dan undang-undang yang berlaku, apalagi nilai agama, Muhammadiyah tak akan segan jadi kekuatan pengkritik dan koreksi".
Din mengatakan, Muhamamdiyah sebagai salah satu pemangku kepentingan sekaligus turut menjadi pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesi memiliki tanggung jawab untuk menjadikan bangsa ini maju. Untuk itu, menurut dia, dalam peringatan hari jadinya yang ke-102, Muhammadiyah mengambil tema "dakwah pencerahan menuju Indonesia berkemajuan".
Sementara itu, Forum Perdamaian Dunia Ke-5 dibuka oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla. Acara sedianya dibuka oleh Presiden Joko Widodo, namun karena sesuatu hal dilimpahkan kepada Wapres JK.
"Sesungguhnya PP Muhammadiyah dan panitia sangat berharap Bapak Presiden Jokowi yang datang dan beliau sudah menyatakan bersedia sampai tadi sore gladi bersih, tapi kami dapat kabar pukul 17.30 WIB beliau berhalangan. Walaupun sangat manusiawi saya pribadi kecewa namun kita dapat maklumi begitu padatnya agenda kepresidenan, program pemerintah, termasuk penyelesaian kasus konflik TNI-Polri di Batam beberapa waktu lalu," kata Din.
Forum Perdamaian Dunia menjadi rangkaian dari peringatan berdirinya Muhammadiyah yang ke-102. Organisasi Islam modern terbesar di Indonesia tersebut didirikan pada 18 November 1912.
Ikuti Whatsapp Channel Republika