REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Bentrok antara TNI dan Polri di Batam, Kepulauan Riau, kembali berulang. Konflik dipicu berawal dari saling pandang-pandangan, hingga berlanjut pada cekcok mulut antara aparat TNI dan Polri. Sebelumnya, September lalu, kedua institusi tersebut sempat bentrok dan berujung pada penembakan 134 anggota TNI.
Ketua Komisi I DPR, Mahfudz Sidiq, mengatakan kasus bentrok antara TNI dan Polri di Batam terjadi karena adanya keterlibatan di luar tugas pokok masing-masing.
"Polisi ada undang-undang, TNI juga ada. Ketika mereka masuk wilayah yang bukan tupoksinya, akan ada gesekan terjadi," kata politisi PKS ini kepada Republika, Kamis (20/11).
Selanjutnya, menurutnya, terdapat faktor kesenjangan kesejahteraan antara kedua aparat negara tersebut. Di mana, menurutnya, kesenjangan itu dapat memicu sentimen negatif antara Polri dan TNI. Ia tidak mau menyebutkan pihak mana yang lebih sejahtera.
"Ada gap kesejahteraan, dan itu memicu terjadinya gesekan," ujar dia.
Ia berpendapat, semestinya reformasi Polri didorong di bawah kementerian. Hal itu sebagaimana reformasi TNI, yang sudah menempatkan TNI di bawah kementerian pertahanan, ia menyebutkan jika di beberapa negara, terdapat lembaga kepolisian yang ditempatkan di bawah kementerian dalam negeri.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
