REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Abdul Kadir Karding, mengakui kebijakan mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo merupakan kebijakan sulit dan tidak populer.

Namun menurutnya kebijakan itu harus diambil karena tidak ada cara lain bagi pemerintah untuk menyelamatkan APBN.

"Siapapun pemerintahnya, siapapun presidennya, menaikkan harga BBM ini pasti akan dilakukan karena tidak ada cara lain," katanya. di Jakarta, Kamis (20/11).

Karding mengapresiasi kebijakan pencabutan subsidi ini, karena bertujuan untuk  mereformasi kebijakan fiskal dan tata ekonomi negara secara menyeluruh. Ia juga menganggap pengalihan suibsidi oleh Jokowi, akan lebih tepat sasaran dibanding pengalihan yang dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

"Kebijakan Jokowi tidak akan lari dari substansi dari subsidi BBM bahwa harus tepat dialokasi bagi masyarakat miskin yang membutuhkan. Selama puluhan tahun ini kan tidak, subsidi justru untuk pemilik kendaraan pelat hitam, kalangan menengah," jelasnya.

Ia juga menegaskan, Parpol pendukung Jokowi tidak gentar dengan rencana DPR untuk menggunakan hak interpelasi. Baginya hak interpelasi merupakan hak anggota dewan secara umum.

Karding juga menghimbau kepada anggota DPR yang menginginkan hak interpelasi untuk melihat persoalan utama yang ada di negeri ini. Ia melihat selama ini, kenaikan BBM hanya banyak dijadikan alat permainan politik untuk menyerang pihak lain.

"Kita terlalu banyak bermain di ruang politik, makanya banyak pertanyaan. Padahal sebaiknya kita harus pahami dulu persoalan besarnya," ujarnya.

Ikuti Whatsapp Channel Republika