Kamis 20 Nov 2014 13:53 WIB
Kenaikan BBM

KIH Sampaikan Kebulatan Tekad Dukung Kenaikan Harga BBM

Rep: C08/ Red: Bayu Hermawan
 Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM dengan membakar ban bekas di depan kantor ESDM, Jakarta, Selasa (18/11).   (Republika/ Yasin Habibi)
Massa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa menolak kenaikan BBM dengan membakar ban bekas di depan kantor ESDM, Jakarta, Selasa (18/11). (Republika/ Yasin Habibi)

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Partai-partai Politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) mengeluarkan pernyataan bersama untuk mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh sekretaris jenderal masing-masing partai pendukung pemerintah, yakni Plt Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Partai Hanura Dossy Iskandar Prasetyo, Sekjend Partai NasDem Patrice Rio Capella, Sekjen PPP (kubu Romahurmuzy) Aunur Rofiq dan Sekjen PKPI Rully Sukarta.

Dalam pernyataannya, Hasto menyebutkan alasan pemerintah menaikkan harga BBM adalah karena alasan  untuk mendorong reformasi struktural perekonomian nasional. Ia mengatakan saat ini pemerintah menghadapi persoalan berat dalam perekonomian karena dibebani utang luar negeri yang terus meningkat 10 tahun terakhir.

"Kita menyadari pemerintah dihadapkan pada situasi yang sulit dari warisan pemerintahan sebelumnya di bidang ekonomi, Ditandai dengan naikknya jumlah utang dalam 10 tahun terakhir," jelasnya di Komplek Cemara, Menteng Jakarta, Kamis (20/11).

Menurutnya pengalihan subsidi BBM menjadi pilihan kebijakan untuk memastikan agar rakyat yang hidup di bawah garis kemiskinan mendapatkan pelayanan kesehatan gratis melalui Kertu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesi Sejahtera.

Hasto juga mengatakan, Partai pendukung pemerintah kata Hasto juga mendorong pemerintah agar progresif di dalam memerangi mafia migas yang selama ini.merugikan keuangan negara. "Pemerintah harus terus menerus melakukan efisiensi sektot migas, serta melakukan audit secara menyeluruh," katanya.

KIH juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih bersabar terhadap pembenahan secara menyeluruh yang dilakukan pemerintah Jokowi-JK.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement