REPUBLIKA.CO.ID,YOGYAKARTA--Partai Golkar mengingatkan Presiden Joko Widodo agar mendiskusikan bersama DPR setiap kebijakan strategis yang akan diambil.

"Partai Golkar ingin mengingatkan, justru pada tahap awal, fondasi kebijakan yang baik harus disiapkan secara seksama, tidak grusa-grusu (terburu-buru), dan amatiran," kata Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie pada penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) VII partai itu, di Yogyakarta, Rabu malam.

Sejauh ini, kata Ical sapaan akrab Aburizal, berbagai inisiatif baru yang dicanangkan Presiden Jokowi, seperti konsep negara maritim, yang terintegrasi dengan kebijakan kartu sehat, kartu pintar, dan kartu keluarga sejahtera, patut disambut positif.

Meski demikian, kata dia, Partai Golkar berpendapat bahwa kebijakan baru tidak bisa dilahirkan begitu saja, tanpa mempertimbangkan dasar hukumnya. "Tanpa mempelajari sejarah kebijakan sebelumnya, serta tanpa membicarakan proses pendanaan yang semestinya di lembaga legislatif," kata dia.

Ia menilai tanpa diskusi yang matang, maka kebijakan strategis tersebut bukan hanya menjadi masalah di kemudian hari, melainkan juga menjadi inisiatif yang prematur.

Padahal, menurut dia, ekses negatif dari kebijakan yang kurang matang, akan ditanggung oleh seluruh rakyat Indonesia.

Bersamaan dengan itu, kata Ical, partai berlambang pohon beringin ini juga mengimbau seluruh pihak, khususnya pemerintah untuk meningkatkan pengelolaan iklim politik nasional secara lebih baik.

Langkah yang baik dalam pengelolaan iklim ekonomi dan investasi internasional, kata dia jangan sampai mengabaikan pengelolaan iklim dan suasana politik nasional yang produktif.

Rapimnas VII Partai Golkar yang berlangsung 18-19 November 2014 di Yogyakarta dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I, DPP serta perwakilan organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar.

Ikuti Whatsapp Channel Republika