REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekitar ratusan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) menggelar aksi yang ketiga kalinya menolak kenaikan harga BBM bersubsidi yang mulai diberlakukan sejak Selasa (18/11) kemarin.
Hari ini, Rabu (19/11) mereka melakukan aksi di depan Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat. Massa sempat memblokir jalan hingga menyebabkan kemacetan.
Ratusan aktivis HMI ini membawa bendera HMI warna hijau dan bendera merah putih. Tuntutan aktivis HMI ini yakni pemecatan terhadap tiga pimpinan di kementerian yang disinyalir menjadi sarang mafia migas di Kabinet Kerja Jokowi-JK. Yakni Menteri ESDM Sudirman Said, Menteri BUMN Rini Sumarno, dan Menko Perekonomian Sofyan Djalil.
Sekjen HMI Jabotabek dan Banten, Miftah, dalam orasinya mereka menuntut kenaikan BBM bersubsidi dibatalkan karena sangat merugikan rakyat. "Karena otomatis barang kebutuhan pokok juga jadi naik," ujarnya.
Selain itu, kenaikan BBM yang diumumkan Presiden Joko Widodo secara tiba-tiba ditudingnya sebagai akibat dari adanya kongkalikong antara Jokowi-JK dengan para mafia migas tersebut.
"Karena itu HMI juga mendesak para menteri di kementerian yang menjadi sarang mafia migas untuk dipecat. Karena mereka itu yang mengkoordinir ekonomi di Indonesia," tegasnya.
Dia pun yakin ketiga menteri itu mendapat stabilo merah dari Komisi Pemberantasan Korupsi. "Mereka patut dicurigai sebagai agen neolib. Kita akan minta mereka dipecat karena mereka yang menguasai sektor perekonomian hari ini. Dalam aksi hari ini kita bakal mempertegas agar mereka dipecat," papar Miftah.
Ditegaskannya, sikap yang disampaikan HMI di Jabodetabek juga serupa dengan cabang-cabang di seluruh Indonesia. Dan mereka akan terus menggelar aksi sampai tuntutan mereka dipenuhi pemerintah.
"Kalau BBM dan ketiga menteri itu tak turun, maka Jokowi-JK yang harus turun dari jabatannya," kata dia.
Dilanjutkannya, keputusan pemerintah untuk menaikkan BBM bersubsidi merupakan keputusan yang tidak sesuai konstitusi.
"Pemerintah itu seenak jidatnya saja naikin BBM tanpa minta persetujuan DPR. Bahkan menterinya ada yang ngomong tidak perlu minta pendapat DPRD untuk naikin BBM," imbuhnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
