REPUBLIKA.CO.ID, SAMPIT -- Pemerintah diminta memberi insentif kepada angkutan umum untuk mencegah meluasnya dampak kenaikan harga bahan bakar minyak terhadap sektor lainnya.
"Organda sudah mengusulkan agar ada insentif untuk angkutan umum sehingga tarif angkutan tidak perlu naik meski harga BBM dinaikkan. Namun ini belum ditanggapi pemerintah," kata Ketua Dewan Pengurus Cabang Organisasi Pengusaha Nasional Angkutan Darat Kabupaten Kotawaringin Timur Zulkifli Nasution di Sampit, Selasa (17/11).
Dia memprediksi kenaikan harga BBM akan menimbulkan dampak luas dan berantai, dimulai naiknya tarif angkutan yang kemudian disusul dengan naiknya harga kebutuhan pokok sehari-hari. Namun, menurutnya, hal ini seharusnya bisa dihindari jika pemerintah merespons usulan DPP Organda yang disampaikan sejak tiga bulan lalu, yakni memberi insentif kepada angkutan umum sehingga mereka tidak perlu menaikkan tarif.
Zulkifli menggambarkan, subsidi untuk angkutan umum sebenarnya tidak terlalu membebani karena hanya sekitar tujuh persen dari total subsidi BBM yang digelontorkan pemerintah setiap tahunnya. "Misalnya subsidi BBM tiap tahunnya Rp300 triliun, yang benar-benar untuk angkutan umum hanya sekitar Rp21 triliun. Jadi tidak rugi kalau memberi insentif untuk angkutan umum, karena bisa juga mencegah atau menekan dampak terhadap sektor lainnya," kata dia.
Sementara itu, menyikapi kenaikan harga BBM, Zulkifli menegaskan bahwa Organda Kotawaringin Timur akan mengikuti keputusan DPP Organda, yakni melakukan aksi mogok beroperasi sebagai bentuk protes atas kebijakan pemerintah tersebut. Ada sekitar 1.400 unit kendaraan anggota Organda Kotim yang diperkirakan bakal mogok beroperasi mulai Rabu (19/11) hingga batas waktu tidak ditentukan. Aksi ini diperkirakan bakal berdampak luas karena sebagian besar armada merupakan angkutan utama bongkar muat di Pelabuhan Sampit.
Ikuti Whatsapp Channel Republika