REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Ketua DPD I Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Kalimantan Selatan, Baihaqi Al Munawwar, berpendapat pemerintahan Joko Widodo - Jusuf Kalla yang menaikan harga bahan bakar minyak pada hakekatnya mengikuti agenda asing.
"Selain itu, pemerintah tidak berpihak dan mempedulikan keinginan dan nasib rakyatnya," ujarnya dalam orasinya pada unjuk rasa massa HTI Kalsel, di Banjarmasin, Selasa (18/11).
Unjuk rasa HTI Kalsel yang berlangsung di taman siring Sabilal Muhtadin, Jalan Jenderal Sudirman Banjarmasin itu, tetap menolak kenaikan harga BBM, kendati pemerintahan Jokowi - JK sudah menaikan terhitung 18 November 2014.
Ia juga berpendapat, kompensasi yang diberikan pemerintah Jokowi-JK berupa tiga "kartu sakti" tidak akan mampu menutupi dampak kenaikan harga BBM. Pasalnya, menurut dia, dampak kenaikan harga BBM jauh lebih luas "menghantam" seluruh lini kehidupan masyarakat. Baru rencana kenaikan harga BBM saja, harga barang-barang pokok sudah naik duluan.
"Apalagi, setelah Jokowi memastikan kenaikan harga BBM jenis premium dari Rp6.500/liter menjadi Rp8.500/liter. Sudah barang tentu, harga barang pokok akan semakin naik," katanya.
HTI Kalsel mengingatkan masyarakat, siapapun pemimpinnya, selama sistem sekuler yang diterapkan di negeri ini, maka pemimpinnya akan terus menerus mengikuti keinginan asing. Selain itu, mengingatkan satu-satunya penguasa yang peduli dan membela rakyat adalah pemimpin yang menerapkan syariat Islam dan Khilafah. Oleh karena itu, HTI menyeru kepada umat untuk menerapkan syariat Islam dalam naungan Khilafah.
Dalam aksi penolakan kenaikan harga BBM tersebut menghadirkan tiga orator yaitu Ustadz Fauzan yang menyampaikan bantahan terhadap argumen Jokowi, yang dia anggap hanya untuk memuaskan asing. Kemudian Ustadz Wahyudi Ibnu Yusuf menyampaikan tema menaikkan BBM, bukti perbuatan neolib, antek kapitalis.
Ikuti Whatsapp Channel Republika