REPUBLIKA.CO.ID, PATI -- Menteri Pertanian Amran Sulaiman memastikan pengalihan subsidi bahan bakar minyak akan berjalan dengan baik terutama di bidang pertanian.
Pengalihan subsidi BBM ditunjukkan dengan janjinya memperbaiki saluran irigasi di sejumlah titik utama penghasil pertanian, misalnya di wilayah Lamongan dan Tuban, Jawa Timur, kata Amran di sela-sela kunjungannya di Desa Bandungsari, Kecamatan Sukodadi, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Selasa (18/11).
"Ini (irigasi) sebenarnya juga pengalihan subsidi. Sekarang ini kami anggarkan untuk sektor pertanian sekitar Rp15 triliun untuk satu juta hektare lahan sawah per tahun," katanya.
Di depan para petani, ia menuturkan akan mengalihkan anggaran subsidi BBM ke sektor pertanian mulai dari sarana irigasi, pengadaan bibit, pupuk, mekanisasi dan jaminan pasar.
Menurut dia, kelima upaya tersebut merupakan faktor kunci dalam peningkatan produktivitas pertanian menuju swasembada pangan.
"Kalau irigasi diperbaiki, tentu bisa memperbaiki indeks pertanaman (IP), bisa meningkatkan produktivitas sehingga otomatis produksi nasional meningkat," katanya.
Sementara untuk benih, Amran mengatakan Dinas Pertanian Jawa Timur kabarnya sudah berdaulat benih bahkan sudah bisa mengekspor. Meski demikian, untuk daerah lain yang belum berdaulat benih, pihaknya tetap akan menyalurkan subsidi.
Terkait pupuk, ia memastikan subsidi akan tetap ada guna membantu petani. Ia juga mengaku telah berkoordinasi dengan perusahaan pupuk milik negara terkait subsidi pupuk.
"Subsidi pupuk insya Allah tetap ada," katanya.
Terkait dengan harga jual hasil pertanian, khususnya padi, Amran mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bulog.
"Harapannya, kita bisa meningkatkan serapan dibanding tahun sebelumnya," ujarnya.
Sebelumnya, pemerintah memastikan kenaikan harga bahan bakar minyak jenis premium dan solar sebesar Rp2.000 per liter. Harga premium ditetapkan menjadi Rp8.500 sementara solar menjadi Rp7.500. Harga baru tersebut mulai ditetapkan pada 18 November 2014 mulai pukul 00.00 WIB.
Ikuti Whatsapp Channel Republika