REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sekitar 50 ribu angkutan umum se-Jawa Barat siap mogok pada Rabu (18/11) esok. Mereka, sepakat mogok karena menilai pemerintah menaikkan BBM tanpa memperhatikan angkutan umum.
Menurut Ketua Organisasi Angkutan Darat (Organda) Jabar, Dedeh T Widarsih, keputusan itu diambil setelah melalui Rapimnas Organda di Semarang beberapa waktu lalu. Kalau BBM naik tanpa memperhatikan atau mensubsidi angkutan umum, maka pengusaha angkutan akan mogok massal.
"Setelah Rapimnas di Semarang kami sepakat akan mogok nasional. Di Jabar yang siap mogok ada sekitar 50 ribu angkutan umum," ujar Dedeh kepada wartawan, Selasa (18/11).
Menurut Dedeh, dengan kenaikan BBM sebesar Rp 2.000, pihaknya merasa perihatin. Karena, semua pengusaha jasa angkutan umum semakin terjepit. Saat ini, kendaraan roda dua jumlahnya terus bertambah.
"Seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan masalah itu. Subsidi angkutan umum tidak dicabut," katanya.
Dilapangan saat ini, menurut Dedeh, para pengusaha akhirnya secara sepihak menaikkan tarif ongkos angkutan. Hal ini, menjadi masalah antara pengguna dan pengusaha jasa angkutan. Seharusnya, pemerintah sigap mengatasi masalah ini jadi tak mendadak menaikkan BBM.
"Angkutan umum itu sangat penting terutama dalam ekonomi, pendidikan dan itu cukup membantu masyarakat," katanya.
Disinggung kesiapan mogok nasional, Dedeh mengatakan, pada Selasa (18/11) sudah mulai banyak angkot yang mogok. Karena, mereka serba salah. Kalau BBM-nya sudah naik otomatis setorannya naik, tetapi ketika tarifnya dinaikan banyak penumpang yang komplain.
Organda Jabar, kata dia, mengajukan penyesuaian tarif kepada Pemerintah Jawa Barat sebesar 35 persen. Namun, Pemprov Jabar menyetujui 33 persen untuk angkutan umum dan 29 persen untuk bis besar. "Setidaknya angka tersebut cukup mendekati keinginan kami," kata Dedeh.
Mogok nasional ini, kata dia,perlu dilakukan agar pemerintah memperhatikan para pengusaha jasa angkutan tidak sepihak menaikkan BBM. Himbauan hasil Rapimnas di Semarang, Organda mogok, agar pemerintah memperhatikan organisasinya.
"Kami tidak dilibatkan dalam hal apa pun. Padahal kami menghasilkan pajak dari segala retribusi yang ditarik kepada kami itu cukup besar tapi tetap saja tidak dilirik," katanya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika