Selasa 18 Nov 2014 15:37 WIB

APBD 2015 Kabupaten Indramayu Disahkan

Sejumlah pekerja menggunakan alat berat melakukan pelapisan aspal di jalur pantura Lohbener, Indramayu, Jawa Barat,
Foto: Antara/Dedhez Anggara
Sejumlah pekerja menggunakan alat berat melakukan pelapisan aspal di jalur pantura Lohbener, Indramayu, Jawa Barat,

REPUBLIKA.CO.ID,INDRAMAYU – DPRD Kabupaten Indramayu telah mengesahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  (APBD) 2015. Namun, pengesahan ini diikuti pula aksi walk out dari FPDIP, FPKB dan Fraksi Hanura Demokrat.

Sekretaris Badan Anggaran DPRD Indramayu, Ruslandi, SH mengatakan, dalam APBD 2015 mendatang telah dibahas dan disepakati bersama antara tim anggaran pemerintah daerah dan badan anggaran tentang APBD 2015. Yakni, untuk pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp. 2.560.192.527.000, belanja daerah Rp. 2.570.986.605.000 serta pembiayaan yang diperuntukan bagi penerimaan sebesar Rp. 11,294  miliar dan pengeluaran sebesar Rp 500 miliar.

            

Sementara itu pada pengesahan tersebut Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, dan Fraksi Hanura Demokrat melakukan walk out (WO). Aksi  WO tersebut didasari karena banyak hal yang belum dimengerti oleh anggota fraksi tersebut.

            

Ketua DPRD Indramayu Taufik Hidayat menjelaskan, aksi WO sah-sah saja dilakukan sebagai sikap politik. Namun, apa yang disampaikan oleh Badan Anggaran merupakan hasil persetujuan dari anggota yang ada didalamnya yang merupakan utusan dari fraksi-fraksi.

            

“Berbagai aspirasi, usulan dan keberatan seharusnya disampaikan di dalam Badan Anggaran, tampaknya ada anggota Badan Anggaran yang tidak masuk sehingga mereka tidak mengetahuinya sehingga menyampaikannya di forum ini,” ujar Taufik.

            

Sementara itu, anggota DPRD Indramayu yang lain maupun para undangan yang hadir di tempat tersebut sangat menyayangkan sikap wo dari beberapa fraksi itu. Bahkan undangan menyayangkan sikap anggota DPRD Indramayu Abdul Rohman dari Fraksi PDI Perjuangan yang mengikuti kegiatan rapat paripurna tidak menggunakan pakaian yang telah ditentukan.

            

“Anggota DPRD Indramayu harusnya menghormati juga lembaganya sendiri karena mereka dipilih oleh rakyat. Namun kini, DPRD tercoreng oleh anggotanya sendiri yang mengabaikan ketentuan dan tata tertib didalam sidang paripurna, kami diundang harus menggunakan pakaian tertentu. Namun, mereka sendiri mengabaikannya,” kata salah seorang undangan yang tak mau disebut jatidirinya.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Terpopuler
Advertisement
Advertisement