REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kesepakatan damai antara Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tidak akan mempengaruhi sikap KMP terhadap pemerintah. KMP akan tetap kritis terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Joko Widodo (Jokowi).
"Tidak mempengaruhi sikap KMP yang ada di luar pemerintahan sebagai penyeimbang dan mengkritisi," kata Koordinator KMP, Idrus Marham kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Senin (17/11).
KMP akan terus memainkan peran sebagai penyeimbang pemerintah. Idrus mengatakan kritik KMP akan tetap memperhatikan logika fakta dan kepentingan bangsa.
"Jadi tandatangan ini tidak kurangi dan mempengaruhi posisi politik," ujarnya.
Idrus berharap KIH sudah menyerahkan nama-nama anggota di akd pada Selasa (18/11) besok. Selanjutnya KIH dan KMP akan merevisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) melalui Badan Legislasi. Sejumlah pasal yang akan direvisi diantaranya menyangkut penambahan jumlah pimpinan akd dan penghapusan hak dewan terhadap pemerintah.
"Besok sidang paripurna. Ada pengesahan anggota fraksi KIH yang ditugaskan di akd," katanya.
Idrus menolak apabila KIH hanya menyerahkan nama anggota akd di Badan Legislasi. Sebab menurutnya tidak ada alasan bagi KIH menunda penyerahan nama anggota di seluruh akd.
"Ini kan kesadaran bersama," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika