REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Mendagri Tjahjo Kumolo memandang perlu segera mengevaluasi sistem dan strategi kependudukan nasional. Sehingga datanya mendukung program Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Ia menginstruksikan jajarannya di kemendagri untuk melakukan pembenahan seluruh sistem yang ada dengan target penyelesaian hingga Januari 2015.

Tjahjo juga menyinggung soal kesiapan kartu tanda penduduk elektronik atau KTP-el (singkatan versi UU Nomor 24/2013) sebagai acuan jati diri penduduk Indonesia yang terintegrasi dengan instansi lain.

Selain itu, lanjut Tjahjo, penguasaan sistem teknologi yang aman dan independen serta utilisasi KTP-el untuk kartu pendukung. Seperti KIP, KIS, dan KKS.

Ia juga meminta perhatian khusus kepada seluruh jajaran kemendagri terkait dengan pemanfaatan perangkat yang ada. Yaitu terkait dengan investasi perangkat dan ketersediaan anggaran serta perawatan sistem.

Kemudian, perbaikan prosedur pelayanan yang terkait dengan standardisasi evaluasi prosedur. Serta perbaikan alur proses adminisatrasi kependudukan.

"Dampak perbaikan yang ingin kita capai adalah bentuk KTP-el dengan nomor induk kependudukan (NIK) sebagai single identity number (SIN) yang valid dan dapat diterima oleh semua pihak," kata Tjahjo.

Namun, ia berharap pelayanan kepada masyarakat yang tiap harinya mencapai 15 ribu orang harus tetap berjalan. Dalam arti, didata dan dicatat dahulu atau diberi surat keterangan sementara.

"Setelah sistem 'clear'dan 'clean', baru diberikan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendapatkan jaminan KTP-el dari negara yang bertanggung jawab kepada warga negaranya," kata Tjahjo.

Ikuti Whatsapp Channel Republika