REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Rencana Presiden Jokowi untuk mencabut subsidi bahan bakar minyak (BBM) bagi kalangan pemakai sepeda motor dinilai kurang bijak. Namun, subsidi dinilai lebih baik mencabut jatah dari mobil pribadi dan mobil dinas pemerintah.

"Skenario pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi dan mobil pemerintah merupakan pilihan yang paling bijak. Sementara untuk pengguna sepeda motor tidak perlu dicabut," kata pengamat ekonomi Institut Pertanian Bogor Iman Sugema, Ahad (16/11).

Dia juga mengungkapkan, ada empat besaran angka atau skenario yang bisa dilakukan pemerintah saat mengambil kebijakan menaikkan harga BBM subsidi.

Pertama, harga BBM naik Rp 1.000 dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan sebesar 0,21 persen dan inflasi 0,94 persen. Lalu, harga naik Rp 2.000 dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan sebesar 0,38 persen dan inflasi 1,89 persen.

Selanjutnya, harga naik Rp3.000 dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan sebesar 0,49 persen dan inflasi 2,83 persen. 

“Kemudian barulah pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi dan mobil pemerintah yang bisa menghemat lebih dari separuh subsidi BBM, dan mengalihkannya untuk program pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertanian dan nelayan,” tegas Iman.

Skema keempat itu dengan perkiraan dampak kenaikan kemiskinan 0,01 persen dan inflasinya hanya sebesar 0,91 persen.

Iman menyarankan hal tersebut berdasarkan perhitungan konsumsi BBM bersubisidi oleh motor hanya sebesar 19,5 persen, dibandingkan dengan konsumsi BBM mobil solar sebesar 75,6 persen dan mobil bensin sebesar 89,8 persen.

Dengan presentase konsumsi BBM tersebut, penghematan subsidi BBM dari skenario pencabutan subsidi BBM untuk mobil pribadi dan mobil pemerintah bisa mencapai 68,8 persen pengguna kendaraan mobil pribadi.

Ikuti Whatsapp Channel Republika